DPR Setujui Tambahan Anggaran Bapanas Rp16,79 T 2027

Komisi IV DPR menyetujui tambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp16,79 triliun untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada 1 September 2026 untuk memperkuat program prioritas pangan nasional.

Rincian persetujuan

Keputusan disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi. Tambahan anggaran dimaksudkan memperkuat berbagai intervensi guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.

"Usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,7 triliun, setuju,"

Alokasi dan target penyaluran

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan kebutuhan dana sebagai dukungan pelaksanaan program pangan. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan beras mencapai 735 ribu ton pada anggaran 2027.

Amran merinci target dan alokasi program prioritas yang akan dibiayai dari tambahan anggaran tersebut.

"Usulan tambahan anggaran antara lain digunakan untuk pelaksanaan bantuan pangan beras, penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan untuk bencana alam, Gerakan Pangan Murah,"

Rincian target yang dipaparkan mencakup:

• Penyaluran pasokan beras sebesar 600 ribu ton.
• Penyaluran komoditas jagung sebanyak 100 ribu ton.
• Alokasi khusus bantuan beras darurat sebanyak 10 ribu ton untuk bencana alam.
• Fasilitasi distribusi surplus ke wilayah defisit hingga 19.500 ton.

Selain itu, program-program lanjutan akan difokuskan pada pembinaan dan penguatan sistem pangan nasional.

• Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat.
• Intervensi pengendalian pada daerah rawan pangan.
• Penguatan keamanan pangan segar.
• Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Gerakan Pangan Murah dan cakupan wilayah

Amran menyebut salah satu program utama adalah Gerakan Pangan Murah. Badan Pangan Nasional merencanakan ribuan kegiatan di berbagai provinsi dan kabupaten.

• 1.888 kegiatan Gerakan Pangan Murah.
• Cakupan di 38 provinsi dan 514 kabupaten.

"Kami mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Dukungan anggaran perlu diarahkan pada program yang memiliki sasaran, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,"

Implikasi dan langkah berikutnya

Komisi IV meminta agar alokasi anggaran diarahkan ke program yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah berharap dukungan legislatif ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Bapanas pada 2027.

Dengan tambahan anggaran, target utama tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional melalui distribusi, bantuan darurat, dan pengembangan sumber daya pangan lokal.