Mendukbangga: 8,1 Juta Keluarga Berisiko Stunting
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menyatakan masih terdapat 8,1 juta keluarga berisiko stunting berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2025. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu, 24 Juni 2026, sebagai upaya memetakan sasaran intervensi pencegahan stunting di seluruh Indonesia.
Data utama Pendataan Keluarga 2025
Wihaji menjelaskan angka 8,1 juta berasal dari total 41,4 juta keluarga yang memiliki pasangan usia subur (PUS) terdata. Dari kelompok tersebut, 1.052.947 keluarga masuk dalam Desil 1, kelompok dengan risiko sosial-ekonomi sangat tinggi.
Ada 41,4 juta keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS). Dari 41,4 juta, teridentifikasi 8,1 juta KRS, dan dari 8,1 juta KRS ada 1.052.947 KRS Desil 1, ujar Wihaji dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu, 24 Juni 2026.
Faktor risiko yang teridentifikasi
Rinciannya menunjukkan beberapa faktor lingkungan dan pelayanan dasar yang meningkatkan risiko stunting. Wihaji menyebutkan kondisi akses sanitasi dan air minum menjadi perhatian utama.
- 2,9 juta keluarga tidak memiliki jamban layak
- 1,7 juta keluarga tidak memiliki air minum utama yang layak
- 4,3 juta PUS termasuk kategori 4T dan tidak menggunakan alat kontrasepsi modern
Istilah 4T merujuk pada: terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak melahirkan, dan jarak kelahiran yang terlalu dekat. Kondisi ini memperbesar risiko gizi buruk dan gangguan tumbuh kembang pada anak.
Program Genting dan peran orang tua asuh
Untuk merespons temuan itu, program Genting dilaporkan menggandeng orang tua asuh cegah stunting. Wihaji menyebutkan jumlah orang tua asuh yang terlibat mencapai 304.000 orang.
Tentu dari semua tersebut di-support oleh para orang tua asuh cegah stunting yang terdiri dari 304.000 orang tua asuh. Kemudian sasaran Genting untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita dengan prioritas 1.000 hari pertama kehidupan untuk tahun 2026 capaiannya sementara masih 333.887, ujar Wihaji.
Peran orang tua asuh meliputi edukasi gizi, bantuan nutrisi, penyediaan air bersih, pembangunan jamban sehat, hingga perbaikan rumah layak huni. Target prioritas tetap pada 1.000 hari pertama kehidupan, fase kritis pencegahan stunting.
Implikasi dan langkah ke depan
Angka 8,1 juta KRS menegaskan kebutuhan intervensi terintegrasi yang menggabungkan sanitasi, akses air minum, layanan kesehatan reproduksi, serta program gizi. Data ini akan menjadi dasar penentuan prioritas program dan alokasi sumber daya.
Ke depan, keberhasilan penurunan stunting bergantung pada peningkatan cakupan layanan dasar dan pemantauan berkala. Sinergi lintas sektor dan penguatan komunitas setempat akan menjadi kunci agar sasaran program mencapai keluarga yang paling rentan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemdiktisaintek Minta Fleksibilitas Akademik untuk Mahasiswa NTT
Kemdiktisaintek mengimbau perguruan tinggi di NTT menerapkan fleksibilitas akademik pascagempa 7,7 untuk men...
Ateng Sutisna Dorong Penguatan Tata Kelola Energi dan SDA
Ateng Sutisna mendorong penguatan tata kelola energi dan SDA setelah pidato Presiden, menyoroti B50, bursa k...
DPR Percepat Penanganan Bencana di NTT
DPR bersama pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT, dengan kunjungan lapangan, penugasan anggota D...
BNPB Imbau Warga NTT Waspada Gempa Susulan
BNPB mengimbau warga terdampak gempa NTT waspada gempa susulan; BMKG catat 2.119 gempa susulan hingga 18 Agu...
BNPB Gelar Trauma Healing dan Perpustakaan Keliling untuk Pengungsi Sikka
BNPB menyediakan trauma healing dan perpustakaan keliling di GOR Samador, Sikka, untuk mendukung pemulihan p...
Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami: Langkah Antisipasi Penting
Indonesia rawan gempa dan tsunami; warga diminta siaga dengan tas darurat, amankan perabot, dan pahami jalur...