DPR: Kembangkan Program Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah 3T
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T saat mengembangkan program baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Pernyataan itu disampaikan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026, terkait masih banyaknya sekolah rusak dan kekurangan tenaga pengajar di wilayah tertinggal.
Sorotan untuk daerah 3T
Anita mengapresiasi antusiasme publik terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Namun ia menegaskan pengembangan program baru harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas sekolah reguler, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar perlu diselesaikan agar kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan.
- Sekolah reguler yang masih rusak
- Kekurangan guru di banyak daerah
- Potensi tumpang tindih antara sekolah baru dan sekolah yang sudah beroperasi
"Terserah sampai saat ini banyak sekolah-sekolah reguler saja yang belum selesai tuntas untuk diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak, kami masih banyak sekolah yang rusak, masih banyak guru-guru, kekurangan guru masih banyak,"
Penentuan lokasi dan dampak ekosistem sekolah
Anita memperingatkan pentingnya penentuan lokasi pembangunan sekolah baru. Ia khawatir sekolah baru yang dibangun terlalu berdekatan mampu mengganggu ekosistem pendidikan yang sudah berjalan.
"Tidak mungkin kan sekolah Rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T,"
Dengan perencanaan lokasi yang matang, diharapkan seluruh satuan pendidikan bisa berkembang bersama, bukan saling bersaing secara tidak sehat.
Akurasi data dan evaluasi program
Selain lokasi, Anita menekankan kebutuhan data yang akurat sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program. Ia meminta evaluasi dan perbaikan basis data dilakukan secara berkala agar kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
"Artinya ini mesti dibereskan dulu. Jangan nanti kita bikin program baru, kebijakan baru, akhirnya jadi tumpang tindih ini persoalan di bawah,"
Pemerintah diminta merancang mekanisme pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi setiap daerah sehingga program seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta didik di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T.
Langkah konkret yang direkomendasikan mencakup perbaikan infrastruktur, penambahan tenaga pendidik, penyesuaian lokasi pembangunan, dan pembaruan data secara berkala untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif dan merata.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...