DPR: Kembangkan Program Pendidikan Sesuai Kebutuhan Daerah 3T
Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah 3T saat mengembangkan program baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Pernyataan itu disampaikan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026, terkait masih banyaknya sekolah rusak dan kekurangan tenaga pengajar di wilayah tertinggal.
Sorotan untuk daerah 3T
Anita mengapresiasi antusiasme publik terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Namun ia menegaskan pengembangan program baru harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas sekolah reguler, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar perlu diselesaikan agar kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan.
- Sekolah reguler yang masih rusak
- Kekurangan guru di banyak daerah
- Potensi tumpang tindih antara sekolah baru dan sekolah yang sudah beroperasi
"Terserah sampai saat ini banyak sekolah-sekolah reguler saja yang belum selesai tuntas untuk diperhatikan oleh pemerintah. Masih banyak, kami masih banyak sekolah yang rusak, masih banyak guru-guru, kekurangan guru masih banyak,"
Penentuan lokasi dan dampak ekosistem sekolah
Anita memperingatkan pentingnya penentuan lokasi pembangunan sekolah baru. Ia khawatir sekolah baru yang dibangun terlalu berdekatan mampu mengganggu ekosistem pendidikan yang sudah berjalan.
"Tidak mungkin kan sekolah Rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T,"
Dengan perencanaan lokasi yang matang, diharapkan seluruh satuan pendidikan bisa berkembang bersama, bukan saling bersaing secara tidak sehat.
Akurasi data dan evaluasi program
Selain lokasi, Anita menekankan kebutuhan data yang akurat sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program. Ia meminta evaluasi dan perbaikan basis data dilakukan secara berkala agar kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
"Artinya ini mesti dibereskan dulu. Jangan nanti kita bikin program baru, kebijakan baru, akhirnya jadi tumpang tindih ini persoalan di bawah,"
Pemerintah diminta merancang mekanisme pelaksanaan yang mempertimbangkan kondisi setiap daerah sehingga program seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta didik di seluruh wilayah, terutama di daerah 3T.
Langkah konkret yang direkomendasikan mencakup perbaikan infrastruktur, penambahan tenaga pendidik, penyesuaian lokasi pembangunan, dan pembaruan data secara berkala untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif dan merata.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...
Olivia Zalianty Harap Lagu Pancasila Perkuat Nilai Kebangsaan
Olivia Zalianty merilis lagu "Pancasila" untuk membantu masyarakat meresapi nilai negara melalui musik yang...
Kekeringan Meteorologis vs Hidrologis: Apa Bedanya?
BMKG jelaskan perbedaan kekeringan meteorologis dan hidrologis; 25 wilayah Jatim minta bantuan air hingga aw...
Kemenperin Siapkan SDM Kelola Pusat Logistik Industri Bambu
Kemenperin menyiapkan SDM lewat AKB 2026 untuk mengelola Pusat Logistik Industri Bambu, memperkuat rantai pa...
HUT ke-81 TNI: Pengendara Diminta Hindari Kawasan Cilangkap
Pengendara diimbau menghindari kawasan Mabes TNI Cilangkap pada Senin 5 Okt 2026 mulai pukul 06.00 WIB karen...