Kemendikdasmen: 2,9 Juta Anak Tidak Sekolah, Ini Penyebabnya

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 2,9 juta anak tidak bersekolah di Indonesia, mayoritas berada pada jenjang SMA. Temuan ini diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, pada 9 Juli 2026. Penyebab utama adalah masalah ekonomi keluarga, tantangan geografis, dan rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan. Pemerintah tengah merumuskan kebijakan penanganan formal dan layanan khusus agar anak-anak kembali belajar.

Profil anak yang putus sekolah

Data menunjukkan konsentrasi terbesar berada pada usia setara Sekolah Menengah Atas. Banyak anak putus sekolah karena beban ekonomi keluarga meningkat. Selain itu, akses ke layanan pendidikan di daerah terpencil masih terbatas. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap peluang kerja masa depan bagi generasi produktif.

Penyebab utama dan akar masalah

Masalah ekonomi keluarga menjadi pemicu utama. Keterpaksaan bekerja untuk membantu keluarga mendorong anak keluar dari sistem sekolah. Faktor geografis memperparah; sekolah jarak jauh dan fasilitas terbatas membuat anak sulit mengakses pendidikan. Sementara itu, menurunnya motivasi belajar pada sebagian remaja juga berkontribusi pada meningkatnya angka putus sekolah.

Upaya pemerintah dan rekomendasi

Saryadi menyatakan pemerintah sedang menyiapkan langkah komprehensif untuk memulihkan hak belajar anak. Fokusnya meliputi jalur formal dan layanan khusus agar anak kembali ke pendidikan. Validasi data lapangan disebut kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Kami sedang merumuskan formula kebijakan penanganan yang komprehensif melalui jalur formal maupun layanan khusus agar jutaan anak ini bisa segera kembali belajar,"

Seorang sosiolog pendidikan menekankan peran pemerintah daerah dan akurasi data dalam penyaluran bantuan. Berikut sejumlah langkah prioritas yang diusulkan:

• Validasi data di lapangan untuk memastikan target penerima bantuan.
• Peningkatan koordinasi lintas sektoral antara kementerian, dinas daerah, dan komunitas.
• Perluasan layanan pendidikan nonformal dan program Kartu Indonesia Pintar untuk menjangkau kelompok rentan.

"Pemerintah daerah juga harus bergerak cepat melakukan validasi data di lapangan agar penyaluran bantuan pendidikan bisa tepat sasaran,"

Dampak jangka panjang dan urgensi intervensi

Jika dibiarkan, angka putus sekolah berpotensi meningkatkan pengangguran dan mengurangi kualitas tenaga kerja di masa depan. Hal ini menjadi ancaman bagi pemanfaatan bonus demografi. Oleh karena itu, penanganan dari hulu ke hilir harus segera diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Penutup

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta komunitas peduli pendidikan menjadi penentu keberhasilan. Upaya berkelanjutan diharapkan mengembalikan anak usia produktif ke lingkungan pembelajaran yang lebih layak dan inklusif. Untuk melihat pernyataan lengkap, saksikan tautan video.