Yusril Dorong Layanan Publik Bersih dan Transparan

Menko Yusril Ihza Mahendra mendorong pembenahan organisasi secara menyeluruh pada Selasa, 9 Juni 2026, saat membuka kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas melalui langkah konkret.

Garis besar ajakan Yusril

Menurut Yusril, peningkatan kualitas layanan harus dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan dapat diawasi. Ia menekankan bahwa pelayanan yang baik menjadi dasar agar masyarakat memperoleh haknya secara jelas, setara, dan tanpa hambatan.

Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi. Khususnya pada kepentingan masyarakat

Rincian delapan agenda pembenahan

Yusril merinci delapan agenda yang perlu menjadi fokus seluruh unit layanan publik. Agenda ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas layanan.

1. Memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan menjadi lebih mudah dan efektif.
2. Meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja, termasuk prosedur, biaya, waktu, dan dasar hukum yang digunakan.
3. Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan efektif sebagai sarana pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
4. Mengidentifikasi serta menghilangkan potensi praktik pungutan dan penggunaan perantara yang mengganggu objektivitas dan keadilan layanan.
5. Memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
6. Menghentikan praktik yang tidak sesuai ketentuan dan menindak indikasi pelanggaran secara objektif dan profesional.
7. Menguatkan pengawasan internal dan mekanisme audit untuk memastikan kepatuhan prosedural.
8. Menegaskan komitmen pembenahan berkelanjutan yang tidak hanya berupa komitmen administratif, melainkan perubahan sistemik.

Praktik semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat. Terhadap negara dan merugikan aparatur yang bekerja secara jujur

Perlindungan bagi aparatur berintegritas

Yusril juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan apresiasi kepada pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Ia mengingatkan bahwa dukungan organisasi harus nyata.

Pegawai yang bekerja jujur dan menolak penyimpangan harus mendapatkan dukungan organisasi. Bukan justru dikucilkan di lingkungan kerjanya

Implikasi dan langkah ke depan

Reformasi pelayanan publik menurut Yusril harus diwujudkan lewat pembenahan sistem dan pengawasan yang konsisten. Implementasi delapan agenda menjadi tolok ukur keberhasilan bagi setiap unit kerja.

Dengan langkah terukur dan mekanisme pengaduan yang efektif, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap layanan akan meningkat dan praktik pungutan ilegal dapat ditekan.