Yusril Dorong Layanan Publik Bersih dan Transparan
Menko Yusril Ihza Mahendra mendorong pembenahan organisasi secara menyeluruh pada Selasa, 9 Juni 2026, saat membuka kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas melalui langkah konkret.
Garis besar ajakan Yusril
Menurut Yusril, peningkatan kualitas layanan harus dilaksanakan dengan langkah yang terukur dan dapat diawasi. Ia menekankan bahwa pelayanan yang baik menjadi dasar agar masyarakat memperoleh haknya secara jelas, setara, dan tanpa hambatan.
Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi. Khususnya pada kepentingan masyarakat
Rincian delapan agenda pembenahan
Yusril merinci delapan agenda yang perlu menjadi fokus seluruh unit layanan publik. Agenda ini dirancang untuk memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
- Memetakan titik-titik layanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan menjadi lebih mudah dan efektif.
- Meninjau kembali standar pelayanan di setiap unit kerja, termasuk prosedur, biaya, waktu, dan dasar hukum yang digunakan.
- Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan efektif sebagai sarana pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.
- Mengidentifikasi serta menghilangkan potensi praktik pungutan dan penggunaan perantara yang mengganggu objektivitas dan keadilan layanan.
- Memperkuat sistem pelayanan untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
- Menghentikan praktik yang tidak sesuai ketentuan dan menindak indikasi pelanggaran secara objektif dan profesional.
- Menguatkan pengawasan internal dan mekanisme audit untuk memastikan kepatuhan prosedural.
- Menegaskan komitmen pembenahan berkelanjutan yang tidak hanya berupa komitmen administratif, melainkan perubahan sistemik.
Praktik semacam itu dapat merusak kepercayaan masyarakat. Terhadap negara dan merugikan aparatur yang bekerja secara jujur
Perlindungan bagi aparatur berintegritas
Yusril juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan apresiasi kepada pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Ia mengingatkan bahwa dukungan organisasi harus nyata.
Pegawai yang bekerja jujur dan menolak penyimpangan harus mendapatkan dukungan organisasi. Bukan justru dikucilkan di lingkungan kerjanya
Implikasi dan langkah ke depan
Reformasi pelayanan publik menurut Yusril harus diwujudkan lewat pembenahan sistem dan pengawasan yang konsisten. Implementasi delapan agenda menjadi tolok ukur keberhasilan bagi setiap unit kerja.
Dengan langkah terukur dan mekanisme pengaduan yang efektif, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap layanan akan meningkat dan praktik pungutan ilegal dapat ditekan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...