KLH Dorong Water Sharing untuk Cegah Karhutla di Riau

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong konsep water sharing untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Menteri Moh Jumhur Hidayat meninjau tata kelola air gambut di area operasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Sabtu, 20 Juni 2026. Pemerintah menilai pendekatan berbagi air penting agar gambut tetap terairi tidak hanya di konsesi perusahaan, tetapi juga di lahan masyarakat.

Prinsip 'water sharing' dan urgensi

Konsep water sharing menekankan pengelolaan hidrologis yang terintegrasi antar kawasan. Sebab kawasan gambut umumnya saling terhubung secara hidrologis. Jika lahan masyarakat kering, titik api bisa muncul meski perusahaan menjaga konsesinya basah.

Penggunaan pendekatan ini diharapkan menggeser strategi pencegahan dari reaktif menjadi preventif. Dengan begitu, mitigasi karhutla dilakukan sejak kondisi lahan masih memungkinkan untuk dikendalikan.

Penguatan infrastruktur dan pemantauan

Dalam praktiknya, pengelolaan tata air dilakukan dengan pembagian wilayah berdasarkan elevasi lahan. Infrastruktur seperti sekat kanal dan pintu air dipasang untuk mengatur aliran dan mempertahankan muka air.

• Sekat kanal untuk menahan aliran berlebih;
• Pintu air untuk mengatur masuk-keluar air;
• Pengukuran muka air berkala untuk memantau kelembapan.

KLH juga menekankan pentingnya mitigasi berbasis data ilmiah. Dalam kunjungan, Menteri Jumhur meninjau menara pemantauan gas rumah kaca yang mengukur emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) secara real-time. Data hidrologi dan emisi ini akan menjadi landasan kebijakan pengelolaan gambut nasional.

"Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan melalui kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Water sharing supaya memastikan gambut atau lahan gambut ini terairi tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat,"

Kolaborasi perusahaan dan riset

Direksi PT RAPP menyatakan dukungan terhadap agenda pemerintah. Perusahaan siap mendukung pengembangan riset pengelolaan lahan gambut tropis serta pengukuran emisi sebagai dasar keputusan berbasis sains.

"RAPP berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung agenda lingkungan nasional. Kami juga mendukung pengembangan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia di bidang pengelolaan lahan gambut tropis,"

Energi bersih sebagai optimalisasi lahan

Selain tata air, Menteri Jumhur meninjau proyek transisi energi bersih berupa instalasi panel surya berkapasitas total 50 megawatt (MW). Menariknya, fasilitas itu dibangun di atas lahan bekas tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah ditutup. Ini menjadi contoh optimalisasi lahan tidak produktif untuk energi terbarukan.

Dampak kebijakan dan langkah ke depan

Pemerintah berharap model kolaborasi antara KLH, korporasi, dan masyarakat dapat direplikasi di daerah lain. Implementasi sistem water sharing, didukung infrastruktur dan pemantauan ilmiah, diharapkan menurunkan risiko karhutla pada musim kemarau mendatang.

Ke depan, integrasi data hidrologi dan emisi akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan terukur. Model ini juga membuka ruang bagi inovasi pengelolaan gambut yang berkelanjutan.