Mensos: Waspadai 'Half Truth' di Medsos, Jajaran Kemensos Luruskan
Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Apel Ikrar Tanpa Korupsi di Jakarta pada Senin, 18 Mei 2026. Dalam amanatnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengingatkan jajaran untuk mewaspadai beredarnya informasi separuh benar di media sosial dan aktif meluruskan kabar yang menimbulkan salah paham, termasuk soal program Sekolah Rakyat.
Pesan Mensos soal informasi separuh benar
Syaifullah Yusuf menekankan bahwa potongan informasi di medsos kerap menjadi sumber kebingungan publik. Ia menyebut fenomena itu sebagai half truth atau setengah kebenaran yang mudah menyebar bila tidak diklarifikasi.
"Kadang-kadang medsos itu separuh benar. Half truth (setengah kebenaran),"
Ia menambahkan bahwa jika tidak segera diluruskan, potongan informasi tersebut lama-kelamaan diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat.
"Kalau nggak ada klarifikasi, nggak ada ini, nggak ada kita luruskan. Itu nanti malah jadi kebenaran,"
Kontroversi Sekolah Rakyat dan dampaknya
Mensos menyebutkan bahwa Kemensos belakangan mendapat sorotan di media sosial terkait pengadaan barang untuk Sekolah Rakyat. Isu yang beredar, menurutnya, muncul karena informasi tidak disampaikan secara utuh.
Dalam pidatonya, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan sebagian isu berkisar pada pengadaan sepatu dan perlengkapan sekolah, padahal seluruh proses pengadaan dapat diaudit.
Karena tidak semua publik memahami mekanisme pengadaan pemerintah, isu yang berupa potongan informasi tersebut mudah menimbulkan salah paham dan perbincangan negatif.
Arahan konkret untuk jajaran Kemensos
Agar dampak negatif berkurang, Mensos meminta setiap unit di Kemensos ikut aktif memantau dan meluruskan informasi keliru di media sosial. Ia juga mendorong penyebaran informasi positif terkait kebijakan kementerian.
- Memantau perkembangan informasi di platform media sosial;
- Memberi klarifikasi resmi bila ditemukan potongan informasi yang menyesatkan;
- Mengkomunikasikan proses pengadaan dan mekanisme audit kepada publik;
- Membagikan kabar baik dan penjelasan kebijakan secara proaktif.
"Saya ini sudah merasakan, kamu tahu sendiri mungkin teman-temannya bagaimana kita ini babak belur. Di dunia medsos itu,"
Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap dapat mengurangi salah paham publik dan menjaga kepercayaan terhadap program sosial. Upaya klarifikasi dan transparansi dinilai kunci untuk menghadapi arus informasi yang cepat di era digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendagri Waspadai Gempa Susulan di NTT, Penanganan Dimulai di Pelabuhan
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan potensi gempa susulan di NTT; Kementerian PU akan asesmen kerusakan di...
Seskab: 253 Ton Bantuan Logistik Telah Dikirim ke NTT
Seskab Teddy menyatakan pemerintah telah mengirimkan 253 ton bantuan logistik ke NTT; lima pesawat berangkat...
BMKG: 2.768 Gempa Susulan Guncang Flores Setelah M7,7
BMKG mencatat 2.768 gempa susulan setelah gempa M7,7 di Flores hingga 19 Agustus 2026; terbesar M6,2, 81 kej...
KPK: Korupsi Tak Selalu Berbentuk Uang, Bisa Lewat Kebijakan
KPK mengingatkan korupsi tak selalu berbentuk uang; kebijakan yang dimanipulasi bisa merugikan publik dan li...
KPK Kaitkan Korupsi Kebijakan dengan Kerusakan Hutan Kalimantan
KPK menyebut korupsi kebijakan ikut memicu kerusakan hutan Kalimantan; isu ini diangkat dalam Youth Camp 202...
Kemenhub Perkuat Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Kemenhub memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran dengan pemeriksaan muatan dan stabilitas kapal sebelum...