Komisi VII Dorong Gotong Royong Kawal Kebijakan dan APBN 2027

Komisi VII DPR menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, namun menekankan keberhasilan program bergantung pada pelaksanaan di kementerian hingga daerah. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VII, Samuel Wattimena, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Dukungan dan penekanan pada pelaksanaan

Samuel menyatakan menerima perencanaan besar pemerintah untuk pembangunan nasional. Ia menilai rencana tersebut sudah berada di jalur yang baik, tetapi efektivitas sangat ditentukan oleh eksekusi di lapangan.

Menurut Samuel, tanggung jawab pelaksanaan berada pada para pembantu presiden yang bekerja di kementerian hingga pejabat daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi dinilai krusial agar kebijakan bisa terealisasi sesuai target.

"Saya pribadi tentunya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi perlu kita ketahui bahwa beliau Presiden Prabowo adalah pemimpin tertinggi di negeri ini,"

Samuel menambahkan bahwa perencanaan bersifat strategis, namun outcome akhir sangat bergantung pada kemampuan para menteri, eselon, dan direktur jenderal untuk mengeksekusi program.

"Tentunya segala sesuatu itu sifatnya adalah perencanaan besar untuk negara ini. Perencanaannya baik, tapi kita perlu lihat nanti para pembantu beliau seperti para menteri dan lain-lainnya, eksekusinya seperti apa?"

Peran DPR dan kepala daerah

Komisi VII juga menegaskan fungsi pengawasan DPR dalam memastikan kebijakan diimplementasikan dengan benar. Samuel mengatakan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program pemerintah.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kepala daerah harus aktif mendukung kebijakan pusat. Tanpa sinergi antar-pusat dan daerah, pembangunan nasional akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan masyarakat.

Dengan demikian, Komisi VII mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama menjaga kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Target fiskal: Defisit APBN 2027

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap di bawah tiga persen. Dalam rapat paripurna DPR, Presiden menyebut angka defisit pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.

"Defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,"

Presiden juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 berada pada 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB. Pengendalian defisit dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Penutup: Komisi VII menekankan bahwa dukungan politik harus disertai pengawasan aktif dan implementasi yang kuat. Keberhasilan kebijakan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR untuk memastikan manfaat sampai ke masyarakat.