Misbakhun: Pemerintah Harus Kelola Ketidakpastian Ekonomi Global
Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, meminta pemerintah segera mengelola risiko dan peluang akibat ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik internasional menuntut langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Ancaman geopolitik yang memicu ketidakpastian
Misbakhun menyebut kondisi hubungan antarnegara menjadi sumber utama ketidakpastian. Ia mencontohkan perubahan sikap antara Amerika Serikat dan Iran yang kerap berubah-ubah.
“Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat,”
Perubahan dalam arena geopolitik, kata Misbakhun, membuat proyeksi ekonomi global menjadi sulit dan berisiko. Oleh karena itu kebijakan dalam negeri harus siap menghadapi variasi skenario eksternal.
Prioritas kebijakan: jangka pendek dan menengah
Ia menekankan kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi jangka panjang. Perubahan global bisa berlangsung cepat, sehingga perlu pengelolaan risiko yang responsif.
“Para policymaker di sektor keuangan dan ekonomi harus memahami ketidakpastian ini perlu dimanaged dengan baik,”
Misbakhun menilai fokus pemerintah harus pada pengelolaan risiko jangka pendek dan menengah. Langkah ini penting untuk menjaga likuiditas, stabilitas keuangan, dan kepercayaan pelaku usaha.
Mencari peluang di tengah tekanan global
Selain mengelola risiko, Misbakhun mengingatkan pentingnya membaca peluang yang muncul dari tekanan global. Kebijakan yang adaptif dapat mempertahankan optimisme investor dan dunia usaha.
“Bayangkan hari ini Trump membicarakan soal gencatan senjata, Iran tidak mau. Iran mau gencatan senjata, Trump tidak mau,”
Contoh tersebut menurutnya menunjukkan perlunya kesiapan skenario untuk memanfaatkan perubahan situasi internasional yang cepat.
Implikasi bagi kebijakan fiskal dan moneter
Dampak ketidakpastian global berimplikasi pada kebijakan fiskal dan moneter. Pengambil kebijakan perlu koordinasi yang ketat antara kementerian dan otoritas keuangan untuk merespons gejolak eksternal.
Dengan pengelolaan risiko yang tepat, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan aliran modal masuk. Upaya tersebut penting untuk memastikan pemulihan ekonomi berkelanjutan tetap berjalan meski kondisi global bergejolak.
Ke depan, penguatan institusi fiskal, cadangan devisa, serta komunikasi kebijakan yang jelas akan menjadi kunci agar ekonomi nasional lebih tangguh menghadapi ketidakpastian internasional.
Berita Terkait
IHSG Berisiko Melemah, Potensi Uji Support 6.250-6.300
IHSG diperkirakan melemah pada 20 Mei 2026 dan berpotensi menguji support 6.250-6.300 menjelang pidato Presi...
Prabowo Bacakan KEM-PPKF 2026 di Paripurna DPR, Dasar RAPBN
Presiden Prabowo membacakan KEM-PPKF 2026 di Paripurna DPR pada 20 Mei 2026; dokumen ini jadi dasar penyusun...
PLN-Pemprov Jabar Targetkan Semua Warga Terlistriki Awal 2027
PLN dan Pemprov Jabar sepakat percepat elektrifikasi; target seluruh warga Jawa Barat terlistriki awal 2027...
Rupiah Melemah ke Rp17.706 per Dolar, Tekanan dari Konflik AS–Iran
Rupiah ditutup melemah ke Rp17.706 per dolar AS pada 19 Mei 2026, tertekan oleh ketegangan AS–Iran dan kebij...
Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Lewat Sokoguru Policy Forum
Pertamina menggelar Sokoguru Policy Forum 19 Mei 2026 untuk merumuskan kebijakan energi berkelanjutan dan me...
Stasiun Bogor Perpanjang Peron untuk Layani 12 Rangkaian Kereta
Stasiun Bogor perpanjang peron jalur 6–8 untuk layani rangkaian 12 kereta; proyek ditargetkan selesai Juli 2...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!