Misbakhun: Pemerintah Harus Kelola Ketidakpastian Ekonomi Global
Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, meminta pemerintah segera mengelola risiko dan peluang akibat ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik internasional menuntut langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Ancaman geopolitik yang memicu ketidakpastian
Misbakhun menyebut kondisi hubungan antarnegara menjadi sumber utama ketidakpastian. Ia mencontohkan perubahan sikap antara Amerika Serikat dan Iran yang kerap berubah-ubah.
“Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat,”
Perubahan dalam arena geopolitik, kata Misbakhun, membuat proyeksi ekonomi global menjadi sulit dan berisiko. Oleh karena itu kebijakan dalam negeri harus siap menghadapi variasi skenario eksternal.
Prioritas kebijakan: jangka pendek dan menengah
Ia menekankan kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi jangka panjang. Perubahan global bisa berlangsung cepat, sehingga perlu pengelolaan risiko yang responsif.
“Para policymaker di sektor keuangan dan ekonomi harus memahami ketidakpastian ini perlu dimanaged dengan baik,”
Misbakhun menilai fokus pemerintah harus pada pengelolaan risiko jangka pendek dan menengah. Langkah ini penting untuk menjaga likuiditas, stabilitas keuangan, dan kepercayaan pelaku usaha.
Mencari peluang di tengah tekanan global
Selain mengelola risiko, Misbakhun mengingatkan pentingnya membaca peluang yang muncul dari tekanan global. Kebijakan yang adaptif dapat mempertahankan optimisme investor dan dunia usaha.
“Bayangkan hari ini Trump membicarakan soal gencatan senjata, Iran tidak mau. Iran mau gencatan senjata, Trump tidak mau,”
Contoh tersebut menurutnya menunjukkan perlunya kesiapan skenario untuk memanfaatkan perubahan situasi internasional yang cepat.
Implikasi bagi kebijakan fiskal dan moneter
Dampak ketidakpastian global berimplikasi pada kebijakan fiskal dan moneter. Pengambil kebijakan perlu koordinasi yang ketat antara kementerian dan otoritas keuangan untuk merespons gejolak eksternal.
Dengan pengelolaan risiko yang tepat, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan aliran modal masuk. Upaya tersebut penting untuk memastikan pemulihan ekonomi berkelanjutan tetap berjalan meski kondisi global bergejolak.
Ke depan, penguatan institusi fiskal, cadangan devisa, serta komunikasi kebijakan yang jelas akan menjadi kunci agar ekonomi nasional lebih tangguh menghadapi ketidakpastian internasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Public Speaking untuk UMKM: 5 Cara Perluas Peluang Bisnis
Public speaking membantu UMKM menarik pelanggan, memperluas relasi, dan mempermudah daya tawar saat mencari...
Kementan Gaspol: Gerakan Tanam Serempak 50.000 Ha untuk Swasembada
Kementan meluncurkan Gerakan Tanam Serempak 50.000 ha pada 3 Juli 2026 di 25 provinsi untuk percepat swasemb...
OJK Perkuat Ekosistem Keuangan Digital dengan Regulasi Adaptif
OJK memperkuat ekosistem keuangan digital lewat regulasi adaptif dan Roadmap IAKD 2026-2031, dibahas dalam s...
OJK Terbitkan POJK 7/2026 untuk Penguatan Permodalan BPR
OJK mengeluarkan POJK Nomor 7 Tahun 2026 untuk memperkuat permodalan BPR, mulai berlaku 30 Juni 2026 dengan...
OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di BPR DCN
OJK menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus BPR DCN ke kejaksaan, usai berkas dinyatakan lengkap. Tersa...
OJK Perkuat Literasi Pasar Modal Syariah di Universitas Gontor
OJK gelar kuliah umum di Universitas Gontor untuk tingkatkan literasi pasar modal syariah dan dorong partisi...