Misbakhun: Pemerintah Harus Kelola Ketidakpastian Ekonomi Global
Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, meminta pemerintah segera mengelola risiko dan peluang akibat ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, dinamika geopolitik internasional menuntut langkah antisipatif agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Ancaman geopolitik yang memicu ketidakpastian
Misbakhun menyebut kondisi hubungan antarnegara menjadi sumber utama ketidakpastian. Ia mencontohkan perubahan sikap antara Amerika Serikat dan Iran yang kerap berubah-ubah.
“Ketidakpastian di dalam ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Apalagi situasi geopolitik saat ini juga memberikan indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat,”
Perubahan dalam arena geopolitik, kata Misbakhun, membuat proyeksi ekonomi global menjadi sulit dan berisiko. Oleh karena itu kebijakan dalam negeri harus siap menghadapi variasi skenario eksternal.
Prioritas kebijakan: jangka pendek dan menengah
Ia menekankan kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi jangka panjang. Perubahan global bisa berlangsung cepat, sehingga perlu pengelolaan risiko yang responsif.
“Para policymaker di sektor keuangan dan ekonomi harus memahami ketidakpastian ini perlu dimanaged dengan baik,”
Misbakhun menilai fokus pemerintah harus pada pengelolaan risiko jangka pendek dan menengah. Langkah ini penting untuk menjaga likuiditas, stabilitas keuangan, dan kepercayaan pelaku usaha.
Mencari peluang di tengah tekanan global
Selain mengelola risiko, Misbakhun mengingatkan pentingnya membaca peluang yang muncul dari tekanan global. Kebijakan yang adaptif dapat mempertahankan optimisme investor dan dunia usaha.
“Bayangkan hari ini Trump membicarakan soal gencatan senjata, Iran tidak mau. Iran mau gencatan senjata, Trump tidak mau,”
Contoh tersebut menurutnya menunjukkan perlunya kesiapan skenario untuk memanfaatkan perubahan situasi internasional yang cepat.
Implikasi bagi kebijakan fiskal dan moneter
Dampak ketidakpastian global berimplikasi pada kebijakan fiskal dan moneter. Pengambil kebijakan perlu koordinasi yang ketat antara kementerian dan otoritas keuangan untuk merespons gejolak eksternal.
Dengan pengelolaan risiko yang tepat, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan aliran modal masuk. Upaya tersebut penting untuk memastikan pemulihan ekonomi berkelanjutan tetap berjalan meski kondisi global bergejolak.
Ke depan, penguatan institusi fiskal, cadangan devisa, serta komunikasi kebijakan yang jelas akan menjadi kunci agar ekonomi nasional lebih tangguh menghadapi ketidakpastian internasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Grab Luncurkan Group Ride: Berbagi Ongkos hingga 50%
Grab meluncurkan fitur Group Ride sejak April 2026 untuk atur perjalanan bersama lewat satu pemesanan, denga...
Mobilitas Kereta Api Sumatra Capai 11,34 Juta Penumpang
KAI mencatat 11.342.350 pergerakan penumpang di Sumatra (Jan–Sep 2026), naik 12,02% dibandingkan 2025.
Kemenko Hilirisasi dan Energi Diharap Percepat Transisi Energi
Imaduddin Abdullah menilai pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Energi percepat transisi energi, hilirisasi, d...
Hilirisasi Nikel Dorong PNBP Capai Rp21 Triliun
Hilirisasi nikel mendorong ekspor USD6,54 miliar dan PNBP mencapai Rp21 triliun hingga 31 Agustus 2026, namu...
Harga Emas Pekan Depan Diprediksi Fluktuatif, Waspada Saat Beli
Harga emas dunia diperkirakan berfluktuasi tajam pekan depan karena pengaruh indeks dolar AS dan harga minya...
Indonesia Kuasai 0,9% Pasar Ekspor Bambu, Kemenperin Dorong Penguatan Hulu
Kemenperin sebut Indonesia kuasai 0,9% pasar ekspor bambu global; AKB 2026 digelar untuk perkuat pasokan dan...