Puan: Pertumbuhan Ekonomi Tak Hanya soal PDB

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak semata-mata harus diukur dari besarnya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

KEM-PPKF 2027 sebagai fondasi

Puan menyebut Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi landasan kebijakan. Menurutnya, dokumen itu perlu mengarahkan kebijakan agar menghasilkan pertumbuhan yang bermakna bagi masyarakat.

Dengan kata lain, bukan sekadar menaikkan angka makro, tetapi memastikan arah kebijakan membawa manfaat riil. Hal ini dinilai penting dalam menetapkan prioritas anggaran pada rancangan APBN 2027.

Fokus pada lapangan kerja dan kesejahteraan

Puan menekankan standar keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus lebih luas. Ukuran itu mencakup penciptaan lapangan kerja, kenaikan penghasilan rumah tangga, dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan.

“KEM-PPKF tahun anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk bruto yang tinggi semata,”

“Tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,”

Kedua kutipan itu menegaskan prioritas Puan agar kebijakan fiskal memberi dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

DPR dukung kebijakan pro-rakyat

Puan juga memastikan DPR RI akan mendukung program pemerintah selama tujuan kebijakan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat luas. Dukungan ini disampaikan sebagai komitmen legislatif terhadap kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat.

Dengan demikian, proses pembahasan RAPBN 2027 diharapkan berjalan dengan orientasi hasil: bukan hanya angka dalam laporan, tetapi manfaat nyata untuk warga negara.

Rangkaian pernyataan Puan membuka ruang diskusi lebih luas di parlemen tentang bagaimana mengintegrasikan tujuan makro dan kesejahteraan sosial dalam kebijakan fiskal mendatang.