Prabowo Tegaskan Pentingnya Pelajari Sejarah untuk Ekonomi RI

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya mempelajari sejarah bangsa dalam konteks perekonomian Indonesia saat menyampaikan pidato pada rapat paripurna DPR RI, Selasa, 20 Mei 2026. Ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu harus jadi pelajaran untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan kekurangan ekonomi saat ini.

Pesan utama di rapat paripurna

Dalam pidatonya, Prabowo menyambungkan pengalaman para pendiri bangsa dengan kondisi ekonomi sekarang. Ia mengatakan para pendiri memahami langsung penderitaan akibat penjajahan dan imperialisme. Oleh karena itu, pelajaran sejarah harus menjadi pedoman bagi generasi kini.

“Para pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan,”

Sejarah, penghinaan, dan harga diri

Presiden menegaskan bahwa para pendiri juga merasakan penghinaan dan perbudakan pada masa kolonial. Ia menyoroti bagaimana penjajahan merampas kehormatan dan harga diri bangsa. Pesan itu dimaksudkan agar bangsa tidak lagi menelan kekalahan psikologis di era baru.

“Mereka merasakan dihina dan diperbudak. Mereka merasakan dirampas kehormatan dan harga diri bangsa Indonesia,”

Menolak rendah diri, tetap belajar dari bangsa lain

Prabowo memperingatkan agar Indonesia tidak rendah diri terhadap negara lain. Namun ia juga mendorong bangsa untuk belajar dari pengalaman negara lain tanpa mengagumi cara-cara merampas kekayaan. Sikap itu penting untuk menjaga kemandirian ekonomi dan kehormatan nasional.

“Janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kaya dari merampas kekayaan bangsa lain. Janganlah kita rendah diri,”

Sejarah sebagai pedoman masa depan

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa melupakan sejarah membawa risiko. Menurutnya, pelajaran sejarah harus membentuk kebijakan dan sikap strategis agar bangsa mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan martabat.

“Kita juga harus belajar dari sejarah. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah,”

Pesan Prabowo di paripurna DPR menempatkan sejarah sebagai kerangka berpikir untuk menjaga kemandirian dan kehormatan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini membuka diskusi tentang bagaimana pengalaman masa lalu dapat diterjemahkan ke langkah kebijakan ekonomi ke depan.