Presiden Targetkan Defisit APBN 2027 Maksimal 2,4 Persen

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen terhadap PDB. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Target fiskal inti RAPBN 2027

Pemerintah memasukkan angka-angka kunci fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden. Selain target defisit, pemerintah juga memproyeksikan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB.

• Defisit APBN: 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB
• Pendapatan negara: 11,82% hingga 12,40% PDB
• Belanja negara: 13,62% hingga 14,80% PDB

Presiden menekankan pengendalian defisit sebagai langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah pada tahun mendatang.

“Defisit APBN akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB (produk domestik bruto). Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,”

Sidang paripurna dan kehadiran pimpinan

Sidang paripurna tempat Presiden menyampaikan KEM-PPKF dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat dihadiri 451 anggota DPR RI. Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Respons DPR dan proses selanjutnya

Ketua DPR Puan Maharani menyebut kehadiran Presiden dalam rapat paripurna sebagai momentum penting untuk merancang APBN 2027. Ia menilai rancangan anggaran akan berperan pada upaya mencapai kesejahteraan nasional.

"Bagaimana nantinya rancang bangun APBN 2027 akan menjadi satu hal yang akan membangun bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan,"

Puan juga menyampaikan seluruh fraksi DPR akan memberikan pandangan tentang KEM-PPKF RAPBN 2027 pada 4 Juni mendatang. Pandangan fraksi akan menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah untuk tahun depan.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan angka-angka yang disampaikan, pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyempurnakan RAPBN 2027. Koordinasi antarlembaga disebut penting agar belanja dan penerimaan negara dapat mendukung prioritas kebijakan tanpa mengikis kesehatan fiskal.

Rangka waktu pembahasan dan masukan fraksi menjadi penentu finalisasi angka-angka tersebut sebelum RAPBN 2027 ditetapkan.