Nasional

Prabowo Wajibkan Ekspor Komoditas Strategis Melalui BUMN

Bagikan:
Presiden Prabowo berbicara di rapat paripurna DPR soal kebijakan ekspor komoditas

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas strategis Indonesia diproses lewat BUMN yang ditunjuk pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan aliran devisa dan mencegah praktik kurang bayar serta pelarian Devisa Hasil Ekspor.

Komoditas utama penyumbang devisa

Prabowo menyebut tiga komoditas menjadi penopang utama penerimaan devisa sepanjang 2025: sawit, batu bara, dan paduan logam (ferro alloy). Angka yang disampaikan menunjukkan kontribusi signifikan bagi neraca perdagangan nasional.

Komoditas Devisa (USD) Perkiraan setara (Rp)
Sawit 23 miliar sekitar Rp391 triliun
Batu bara 30 miliar sekitar Rp510 triliun
Ferro alloy (paduan logam) 16 miliar sekitar Rp272 triliun

Menurut catatan pemerintah, ketiga komoditas ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp1.100 triliun per tahun.

Satu pintu lewat BUMN dan landasan regulasi

Untuk memastikan pengawasan lebih ketat, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Aturan ini mengatur agar proses ekspor melewati satu pintu, yaitu BUMN yang ditunjuk.

Langkah itu dimaksudkan tidak hanya sebagai mekanisme pemasaran, tetapi juga sebagai upaya melawan praktik-praktik yang merugikan negara. Sasaran termasuk praktik underinvoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Tiga komunitas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS,"

Prabowo juga menjelaskan bahwa hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut dan berfungsi sebagai marketing facility bagi eksportir.

Dampak dan langkah ke depan

Dengan penetapan alur ekspor melalui BUMN, pemerintah berharap arus devisa dapat terpantau lebih baik dan potensi kebocoran devisa berkurang. Implementasi teknis, termasuk penunjukan BUMN yang bertugas dan mekanisme pelaporan, akan ditetapkan dalam peraturan turunan.

Pengawasan yang lebih ketat juga dipandang penting demi memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

J
Penulis
John Doe

No bio yet 😊

Berita Terkait

Komentar (0)

Komentar akan ditinjau sebelum ditampilkan.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!