Wakil Ketua: Usut Tuntas Penyekapan Perempuan di Bandung

penyekapan perempuan di Bandung menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta polisi mengusut tuntas kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR (29) pada Minggu, 21 Juni 2026. Korban diduga disekap selama sekitar tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penyekapan perempuan di Bandung, menurut Sari, merupakan bentuk kekerasan berat yang tidak boleh dibiarkan. Sari menegaskan perlunya proses hukum yang transparan dan cepat agar ada kepastian hukum bagi korban.

Penyekapan perempuan di Bandung juga harus dilihat sebagai kekerasan berbasis gender yang berdampak fisik dan psikologis. Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar itu menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut dan mendesak penanganan menyeluruh.

Permintaan penyelidikan dan penegakan hukum

Sari menuntut agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini, menangkap pelaku, dan menjeratnya sesuai ketentuan hukum berlaku. Ia menekankan bahwa kasus ini tidak hanya masuk ranah pidana umum, tetapi termasuk tindak pidana kekerasan berbasis gender.

“Kekerasan yang dialami korban merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,”

Wakil Ketua DPR itu menambahkan bahwa alat bukti dan keterlibatan pihak lain harus diproses hingga tuntas. Ia juga menyebutkan perlunya penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan dalam KUHP bila relevan.

“Proses hukum harus terus berjalan dan memberikan kepastian keadilan bagi korban,”

Perlindungan dan pemulihan bagi korban

Selain penegakan hukum, Sari menyoroti pentingnya pemulihan dan perlindungan bagi korban. Ia mendorong kementerian terkait, lembaga layanan, dan pemerintah daerah memastikan akses untuk layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan program pemulihan trauma.

“Korban harus mendapatkan perlindungan yang maksimal, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta pemulihan trauma yang berkelanjutan,”

Implikasi kebijakan dan langkah selanjutnya

Sari berharap kasus ini menjadi momentum memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara nasional. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan menyerukan sinergi antar-institusi untuk mencegah kasus serupa.

Polisi belum merilis pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan publik. Jika proses hukum berjalan transparan, diharapkan ada kepastian untuk korban dan pembelajaran bagi penguatan perlindungan perempuan di tingkat daerah maupun nasional.