DPRD Asahan Minta Penutupan Tempat Hiburan Malam yang Langgar Izin
Asahan — DPRD Kabupaten Asahan menerima laporan warga tentang maraknya tempat hiburan malam (THM) yang diduga melanggar izin dan jam operasional. Laporan tersebut memicu inspeksi lapangan dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait pada periode bulan Ramadhan lalu.
Rangkaian pemeriksaan dan temuan
Ketua Komisi B DPRD Asahan, Dodi Saiyendra, mengatakan pihaknya menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui RDP, lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama TNI/Polri dan Satpol PP. Sidak dilakukan terhadap 11 lokasi tanpa pengecualian.
Temuan selama sidak antara lain:
- Karaoke Tri hanya memiliki izin karaoke tingkat kabupaten, namun operasional melebihi aturan.
- King Bar berizin kafe, namun terdapat lantai dansa dan meja DJ yang tidak sesuai izin usaha.
- Vegas tercatat sebagai klub malam, tetapi izinnya belum terverifikasi karena persyaratan belum terpenuhi.
- Karaoke Kasih sempat dipolice line oleh Polda, namun terindikasi berganti nama.
- Beberapa THM lain seperti Hio, THM Piick tidak memiliki izin, sedangkan Star Seven kondisi tutup saat sidak.
Menurut Dodi, beberapa pelanggaran mengacu pada Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Trantibum, yang mengatur bahwa jam operasional dibatasi sampai pukul 23.50. Beberapa lokasi ditemukan masih beroperasi melewati batas tersebut.
Tindakan Satpol PP dan rekomendasi DPRD
Usai sidak, Komisi B kembali menggelar RDP untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Laporan menyebutkan Satpol PP sudah memberikan peringatan dan peneguran kepada pengelola, namun pengelola tidak mematuhi instruksi tersebut.
"Suara musik dari sejumlah THM yang melebihi jam operasional, tidak memiliki izin, selain itu jarak dari tempat hiburan malam ke rumah ibadah tidak sampai 500 meter," kata Dodi.
Karena pelanggaran dianggap meresahkan warga, DPRD meminta langkah tegas dari pemerintah kabupaten. Dodi menegaskan pilihan yang diajukan adalah penutupan sementara atau permanen oleh Satpol PP jika pengelola tidak memenuhi persyaratan.
Dampak dan langkah ke depan
DPRD menilai keberadaan THM yang melanggar berpotensi mengganggu ketentraman umum dan mencederai ketentuan perda. Selain itu, pelanggaran jarak ke rumah ibadah menjadi salah satu perhatian serius.
Pemkab diharapkan segera menuntaskan verifikasi perizinan, menegakkan sanksi administrasi, dan menutup lokasi yang terbukti melanggar untuk menjaga ketertiban serta kepastian hukum bagi warga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...