BGN Siap Tutup 157 Dapur MBG di Kabupaten Tangerang

Badan Gizi Nasional (BGN) memberi peringatan akan menutup 157 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tangerang karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pernyataan itu disampaikan menyusul catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Jumat, 7 Agustus 2026, yang menunjukkan masih banyak unit belum memenuhi standar keamanan pangan.

Status sertifikasi SPPG

Dinas Kesehatan mencatat ada 312 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, 155 unit telah terverifikasi layak, sementara 157 unit belum mengantongi SLHS.

"Dari 312, sebanyak 157 unit belum mengantongi SLHS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 dapur diantaranya saat ini tengah dalam proses pengurusan sertifikasi, sementara 89 dapur sisanya belum mengantongi SLHS,"

Persyaratan SLHS

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menjelaskan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap SPPG untuk memperoleh SLHS. Persyaratan itu dimaksudkan untuk menjamin mutu dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

• Minimal 50% pegawai SPPG memiliki sertifikat penjamah makanan.
• Lolos inspeksi kesehatan lingkungan.
• Lulus pemeriksaan laboratorium.

"Syarat-syaratnya yaitu minimal 50 persen pegawai di SPPG sudah memiliki sertifikat penjamah makanan. Lalu lolos inspeksi kesehatan lingkungan, serta lulus pemeriksaan laboratorium," ucapnya.

Hambatan dan potensi sanksi

Koordinator Wilayah BGN di Kabupaten Tangerang menyatakan BGN dapat memberi sanksi pada SPPG yang tidak menunjukkan kemajuan pengurusan SLHS. Sejumlah pengelola menghadapi kendala pelatihan, administrasi, serta pemenuhan persyaratan laboratorium.

"Itu mungkin yang sama sekali belum ada progres SPPG mengurus SLHS, kemungkinan bisa diberi sanksi,"

Selain itu, keterbatasan petugas sanitasi di Dinkes dan hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak memenuhi syarat juga menghambat proses sertifikasi. Beberapa dapur harus memperbaiki temuan laboratorium dan kekurangan lain sebelum mendapat SLHS.

Dampak dan langkah selanjutnya

Pemerintah daerah menyatakan terus mempercepat upaya pemenuhan standar keamanan pangan program MBG agar penerima manfaat tetap menerima makanan yang aman. Unit yang saat ini dalam proses pengurusan diharapkan segera memenuhi persyaratan, sementara yang belum bergerak menghadapi risiko sanksi atau penutupan.

Proses verifikasi, perbaikan temuan laboratorium, dan pelatihan penjamah makanan menjadi fokus utama agar lebih banyak dapur MBG dapat memperoleh SLHS dan melanjutkan layanan secara aman.