Jaksa Tuntut M. Eslo Simanjuntak 3 Tahun Penjara Kasus Penyewaan Lahan PTPN IV
Medan — Jaksa Penuntut Umum menuntut M. Eslo Simanjuntak pidana penjara selama tiga tahun atas kasus penguasaan dan penyewaan lahan milik PTPN IV Regional II di Jalan Simbolon No. 2, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Medan pada Senin (8/6) terkait dugaan korupsi yang berlangsung sejak 1996 hingga 2024 dengan nilai kerugian negara Rp1 miliar.
Isi tuntutan dan dasar hukum
Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer. Dakwaan itu merujuk pada beberapa ketentuan, termasuk Pasal 603 Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam sidang, JPU dari Kejari Pematangsiantar, Kurniawan Sinaga, menyampaikan tuntutan pokok dan tambahan.
“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Eslo Simanjuntak oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun,”
Denda, uang pengganti, dan konsekuensi jika tidak membayar
Selain pidana penjara, jaksa menuntut beberapa sanksi finansial terhadap terdakwa:
- Denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang.
- Uang Pengganti (UP) senilai Rp1 miliar yang menjadi kerugian keuangan negara. UP harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah.
Jaksa juga memperingatkan konsekuensi pengganti apabila pembayaran tidak dilaksanakan. Jika harta benda tidak mencukupi untuk menutup UP, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan.
“Dalam hal terdakwa tak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar denda, diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 50 hari,”
Faktor pemberat dan meringankan
Jaksa menyebut keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah menjadikan penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, keadaan meringankan yang disampaikan jaksa adalah terdakwa belum pernah dihukum, berusia lanjut, dan bersikap sopan selama persidangan.
Langkah pembelaan dan proses selanjutnya
Majelis hakim yang dipimpin Mohammad Yusafrihardi Girsang memberi kesempatan kepada Eslo dan penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (pleidoi) pada pekan mendatang. Putusan akhir akan mengikuti proses persidangan lanjutan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pembayaran denda dan UP.
Perkembangan perkara ini akan ditentukan pada sidang-sidang berikutnya, termasuk verifikasi kemampuan terdakwa untuk memenuhi kewajiban finansial yang dituntut jaksa.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...