Warga Sidoarjo Terjerat Tunggakan Sekolah, BAZNAS Salurkan Bantuan

Sidoarjo — Masalah kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan memaksa seorang lansia di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, menanggung tunggakan sekolah cucunya hingga jutaan rupiah. Jumat (14/8/2026), anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Kasipah, mendatangi langsung rumah tersebut dan memulai langkah pendampingan serta koordinasi bantuan.

Kondisi keluarga dan beban ekonomi

Mbah Tumisah (78) tinggal bersama cucunya, Guntur Adi Putra (16), yang kini menempuh kelas 11 SMK Walisongo, Pasuruan. Karena Guntur belum bekerja, seluruh kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah bergantung pada uluran tangan dan bantuan terbatas.

Walau tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, nominal yang diterima tidak cukup menutup kebutuhan dua orang dan kewajiban pendidikan.

Pendampingan DPRD dan bantuan awal BAZNAS

Setelah melihat kondisi lapangan, Kasipah mengaku berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberi solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi keluarga itu.

"Saat mendapatkan informasi ini, saya langsung berkoordinasi dengan BAZNAS Sidoarjo dan beberapa pihak terkait untuk melihat langsung kondisi yang bersangkutan. Dan memang benar, faktanya cukup memprihatinkan,"

Respons cepat datang dari BAZNAS Sidoarjo yang menyalurkan bantuan dana darurat sebesar Rp 500.000 untuk kebutuhan harian. BAZNAS juga berupaya memasukkan Mbah Tumisah ke daftar penerima Jaminan Hidup (Jadup) secara berkala.

Faktor penyebab: minimnya sekolah negeri di Jabon

Kasipah menyampaikan satu penyebab struktural yang memperparah beban warga miskin di wilayah itu: ketersediaan sekolah negeri yang terbatas. Akibatnya, lulusan SMP banyak yang terpaksa memilih sekolah swasta di luar daerah.

"Di Jabon hanya ada satu SMKN, sedangkan jumlah siswa lulusan SMP sangat banyak sehingga tidak tertampung,"

Kasipah mengatakan fenomena itu membuat keluarga miskin rentan mengalami masalah biaya pendidikan.

Dampak dan langkah lanjutan

Kasus ini mendorong Komisi D DPRD untuk berkoordinasi dengan DPRD Jawa Timur serta pihak sekolah dan dinas pendidikan. Langkah jangka pendek fokus pada penyelesaian tunggakan dan bantuan sosial. Sementara itu, solusi jangka panjang diarahkan pada penambahan akses pendidikan negeri dan kebijakan penampungan siswa pasca-SMP.

Kasus Mbah Tumisah menggambarkan keterkaitan kemiskinan, ketersediaan layanan publik, dan akses pendidikan di daerah pelosok. Pemangku kebijakan diharapkan segera merumuskan langkah sistemik agar beban biaya pendidikan tidak lagi menjadi penghambat bagi anak-anak di Jabon.