Transparansi Program MBG di Labura Dipertanyakan
Labuhanbatu Utara — Transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu Utara kembali dipertanyakan setelah koordinator wilayah (Korwil) SPPG memilih bungkam dan mengalihkan pertanyaan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat pada Senin (1/6). Publik dan wartawan belum mendapatkan data lengkap mengenai jumlah dapur yang beroperasi, lokasi, kapasitas layanan, serta rencana penambahan dapur.
Korwil SPPG: tidak memberi jawaban dan lempar ke BGN
Korwil SPPG Labura, Sartika Khairani Siregar, belum merespons serangkaian pertanyaan terkait operasional dan pengembangan MBG yang diajukan pada 1 Juni. Pernyataan Korwil bahwa penambahan dapur tidak diketahui menimbulkan tanda tanya mengenai kewenangan dan akses informasi korwil terhadap program nasional ini.
Data dasar program belum terbuka
Sartika sebelumnya menyebut ada 32 dapur MBG yang telah beroperasi. Namun hingga kini, data lokasi dapur, kapasitas layanan harian, dan jumlah penerima manfaat belum tersedia secara terbuka untuk diverifikasi publik. Wartawan dilaporkan diminta mengajukan surat resmi untuk memperoleh data tersebut.
Pengamat: potensi lemahnya koordinasi
Pengamat hukum provinsi Sumatera Utara, Zakaria Rambe, menilai kondisi ini berisiko melemahkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menekankan informasi dasar program harus mudah diakses publik agar pelaksanaan dapat terverifikasi.
"Permintaan Korwil SPPG Labura agar wartawan mengajukan surat resmi hanya untuk memperoleh data dasar program MBG. Informasi mengenai jumlah dapur, lokasi operasional dan cakupan layanan dinilai merupakan bagian dari transparansi, seharusnya mudah diakses publik."
"Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap Program MBG dibiayai oleh uang negara."
Implikasi dan langkah yang diperlukan
Ketiadaan data publik berpotensi menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang digadang-gadang sebagai program prioritas nasional. Jika penambahan dapur terjadi tanpa koordinasi yang jelas dengan Korwil, itu bisa menjadi indikasi lemahnya tata kelola program di tingkat daerah.
Untuk memperbaiki situasi, akses data dasar program seperti jumlah dapur, alamat operasional, kapasitas layanan, dan daftar penerima manfaat perlu dipublikasikan melalui kanal resmi. Langkah ini penting agar publik dapat melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran dan efektivitas program MBG.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...