HMI: Program MBG di Labuhanbatu Carut-marut, SPPG Banyak Tak Beroperasi

RANTAUPRAPAT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara, Jumat (24/7). Mereka menilai program yang ditujukan untuk pemenuhan gizi anak sekolah itu mengalami banyak kendala, terutama adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah selesai dibangun namun belum dioperasikan.

SPPG Terbangun, Namun Belum Difungsikan

Menurut HMI, beberapa unit SPPG di tiga kabupaten tersebut telah 100% selesai secara fisik. Namun fasilitas belum beroperasi karena belum ada penunjukan operator, tenaga dapur, dan jadwal distribusi yang jelas. Kondisi ini berpotensi merusak fasilitas baru karena tidak digunakan.

Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Baginda Sagala, menyatakan bahwa masalah ini bukan soal keterlambatan biasa, melainkan soal komitmen negara terhadap anak-anak.

"Ini bukan lagi soal keterlambatan biasa. Ini soal komitmen negara kepada anak-anak kita. Gedung SPPG sudah berdiri, anggaran sudah turun, tapi anak-anak di Labuhanbatu Raya belum juga merasakan manfaatnya. Mau sampai kapan?"

Data Penerima dan Distribusi Tidak Tepat

HMI menemukan ketidaktepatan data penerima MBG. Banyak sekolah yang belum terdaftar sementara ada sekolah lain yang menerima namun bukan sasaran utama. Frekuensi distribusi pun dilaporkan tidak rutin dengan menu yang monoton.

Minimnya sosialisasi juga disebut menimbulkan kebingungan. Orang tua dan pihak sekolah mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan program.

Tuntutan HMI

Untuk mengatasi masalah ini, HMI mengajukan beberapa tuntutan mendesak:

• Segera operasionalkan seluruh SPPG yang sudah selesai dalam waktu maksimal satu bulan, termasuk kepastian SDM dan anggaran operasional.
• Lakukan audit menyeluruh pelaksanaan MBG di tiga kabupaten oleh Inspektorat dan DPRD untuk memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
• Buka ruang partisipasi publik termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, dan sekolah dalam pengawasan dan evaluasi program.
• Susun roadmap distribusi yang jelas dan transparan agar semua sekolah menerima MBG secara merata dan berkelanjutan.

HMI menegaskan bahwa program ini adalah hak anak, bukan proyek politik. Jika sampai akhir 2026 SPPG masih belum beroperasi, organisasi mahasiswa itu menyatakan akan menggelar aksi massa yang lebih besar.

Dampak dan Harapan

Ketidakteraturan pelaksanaan MBG berisiko menunda upaya penanganan stunting dan pemenuhan gizi anak sekolah. HMI berharap pemerintah pusat, provinsi, dan daerah memperbaiki koordinasi untuk mengeksekusi program strategis ini secara nyata.

HMI menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar program benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan, bukan berhenti sebagai seremonial semata.