Sumut Perkuat Akses Keuangan Lewat TPAKD di Rakornas

JAKARTA, 22 Oktober – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Kamis (22/10). Rakornas yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memperkuat sinergi pusat-daerah untuk memperluas akses keuangan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Tekankan Pemerataan Akses Keuangan

Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya pemerataan akses keuangan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Presiden juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain.

Sinergi ini dianggap krusial untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung pengembangan sektor produktif di daerah.

Komitmen Pemprov Sumut Melalui TPAKD

Menanggapi arahan nasional, Pemprov Sumatera Utara menyatakan komitmen menindaklanjuti melalui penguatan program TPAKD. Fokus kebijakan diarahkan pada perluasan akses keuangan yang inklusif dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok yang belum terlayani.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Surya.

Surya menambahkan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan sekaligus memastikan program pembiayaan daerah tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan layanan keuangan digital secara bijak dan aman untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Langkah Konkret dan Dampak ke Daerah

Melalui Rakornas ini diharapkan lahir langkah konkret yang mempercepat akses keuangan di tingkat daerah. Strategi yang disorot meliputi peningkatan koordinasi antar-otoritas, fasilitasi pembiayaan mikro, serta penguatan edukasi keuangan bagi kelompok rentan.

Pemprov Sumut berkomitmen menjadikan inklusi keuangan sebagai instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini akan dipantau melalui program TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.