Novita Hardini: Tata Kelola KEK Pariwisata Harus Lindungi Masyarakat

JAKARTA, 1 Juli 2026 — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta perbaikan tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata agar pembangunan tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat dan mencegah konflik agraria. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kementerian Pariwisata dan pengelola KEK di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sorotan pada orientasi investasi

Novita menilai paparan pemerintah selama RDP terlalu fokus pada promosi dan pendampingan investor. Ia menuntut adanya strategi konkret untuk melindungi warga sekitar kawasan wisata.

"Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria,"

Aspirasi masyarakat dan dugaan maladministrasi

Komisi VII menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan di kawasan pariwisata. Novita menyebut ada dugaan perubahan status kepemilikan tanah yang merugikan warga dan berpotensi memicu konflik sosial.

"Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi,"

Analisis penyebab penurunan kunjungan wisata

Novita juga mempertanyakan penurunan kunjungan wisatawan di sejumlah otorita sepanjang 2025 yang berdampak pada berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia meminta pemerintah tidak sekadar memaparkan data, melainkan menyertakan root cause analysis dan langkah pemulihan.

"Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi,"

Usulan perluasan dan pemanfaatan momentum global

Selain aspek perlindungan, Novita mendorong pemerataan pengembangan destinasi nasional. Ia menyarankan mempertimbangkan wilayah selatan Jawa Timur — termasuk Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi — sebagai kandidat pengembangan KEK Pariwisata.

Novita juga mengkritik pemanfaatan momentum FIFA World Cup 2026. Menurutnya, peluang promosi harus dimaksimalkan lewat sinergi lintas kementerian dan lembaga penyiaran agar manfaatnya nyata bagi destinasi dan pelaku usaha lokal.

Penutup: pengawasan untuk keseimbangan kepentingan

Novita menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan supaya pembangunan pariwisata berjalan seimbang antara peningkatan investasi, perlindungan hak masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, serta pemberdayaan UMKM. Ia menekankan tujuan akhir adalah agar pariwisata "tumbuh bersama masyarakat, bukan meninggalkan masyarakat."