Taput dan BPJS Perkuat UHC 2026: Fokus Layanan Merata dan Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersama BPJS Kesehatan menggelar Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan 2026 di Aula Mini Kantor Bupati Taput, Rabu (10/6). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Taput.

Peserta rapat dan penyelenggara

Rapat dipimpin Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekda Henry M.M. Sitompul dan Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parindury, jajaran RSUD Tarutung, serta para kepala Puskesmas se-Taput.

Inti kebijakan: layanan berkualitas dan akses hingga pelosok

Wakil Bupati menegaskan bahwa tujuan UHC bukan sekadar mencapai angka kepesertaan. Lebih penting, menurutnya, adalah memastikan warga mendapat layanan tanpa hambatan biaya dan di lokasi terdekat.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar sekaligus indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pelayanan harus merata hingga wilayah Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, dan Simangumban, dengan dukungan tenaga dokter yang siaga,”

Upaya menjaga keaktifan kepesertaan JKN

Pemerintah daerah mencatat masih ada warga yang baru mengaktifkan BPJS saat kondisi darurat. Untuk itu, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan bidan desa diminta melakukan pendataan proaktif serta edukasi kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, agar status kepesertaan JKN tetap aktif.

Peningkatan peran Puskesmas dan fasilitas gawat darurat

Pemkab mendorong penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Beberapa Puskesmas strategis akan mendapat peningkatan fasilitas kegawatdaruratan untuk mempercepat penanganan pasien di wilayah terpencil.

• Puskesmas Sarulla
• Puskesmas Pangaribuan
• Puskesmas Garoga

Prioritas BPJS Kesehatan

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, memaparkan dua prioritas nasional yang relevan bagi Taput. Pertama, peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN. Kedua, penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sekaligus efisiensi biaya pelayanan rumah sakit.

Implikasi dan langkah berikutnya

Sinergi antara pemda dan BPJS diharapkan menurunkan hambatan akses layanan dan menekan biaya penanganan di rumah sakit. Implementasi rekomendasi rapat akan dipantau melalui koordinasi berkala antara Dinas Kesehatan, BPJS, RSUD, dan Puskesmas setempat. Ke depan, fokus akan bergeser dari peningkatan kepesertaan semata ke penguatan layanan primer dan kesiapan darurat di wilayah terpencil.