Tambang Emas Ilegal Kembali Beroperasi di Tapanuli Selatan
Aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) diduga kembali beroperasi di Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecurigaan muncul setelah warga melaporkan kehadiran sejumlah excavator di kawasan hutan adat dan sepanjang aliran Sungai Batang Gadis. Ormas Rampas 08 dan masyarakat adat mendesak aparat penegak hukum turun tangan menghentikan aktivitas yang dinilai merusak lingkungan.
Laporan Warga dan Tuntutan Ormas
Warga setempat melaporkan alat berat beroperasi di areal yang selama ini dijaga sebagai kawasan adat Haruaya Mardomu Bulung (HMB). Pihak Ormas Rampas 08 Tapanuli Selatan menilai keberadaan excavator itu menimbulkan keresahan dan berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan.
"Rampas 08 Tapsel mengapresiasi penangkapan alat berat beberapa bulan lalu, namun anehnya aktivitas tambang ilegal kembali muncul di lokasi yang sama,"
Ketua Rampas 08, Erijon Damanik, bersama Sekretaris Purba Ritonga dan Ketua Satgas F Haris mendesak penindakan cepat oleh aparat kepolisian.
Penggerebekan Sebelumnya dan Temuan Polisi
Pada 2 Maret 2026, tim gabungan yang dipimpin Wakapolda Sumut bersama Ditreskrimsus dan Brimob menggerebek lokasi tambang di sepanjang aliran Sungai Batang Gadis. Dalam operasi itu petugas mengamankan 12 unit excavator di lokasi, dua unit di jalur menuju lokasi, serta 17 orang pekerja yang diduga terlibat.
Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan menyebut aktivitas tambang ilegal itu diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp1,5 miliar per hari. Penyidikan menetapkan dua tersangka berinisial AB (58) dan AD (46).
Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmad Budi Handoko, menyatakan kemungkinan penambahan tersangka masih terbuka. Tim penyidik juga akan memeriksa pihak terkait penyewaan alat berat yang digunakan.
Dampak Lingkungan dan Kekhawatiran Masyarakat
Masyarakat adat dan warga lokal memperingatkan potensi kerusakan lingkungan akibat operasi PETI. Mereka menyebut hutan, sungai, dan sumber mata air terancam tercemar atau rusak akibat aktivitas penambangan.
Kerusakan tersebut dapat memicu risiko banjir, longsor, dan pencemaran lahan yang berdampak jangka panjang bagi komunitas di sekitar Sungai Batang Gadis.
Proses Hukum dan Harapan Penegakan
Meski proses hukum berjalan dari penggerebekan sebelumnya, munculnya laporan baru menimbulkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan di lapangan. Ormas dan masyarakat adat mendesak investigasi menyeluruh, termasuk pengusutan pemodal dan aktor utama di balik jaringan PETI.
Permintaan mereka jelas: penegakan hukum harus tegas agar praktik perusakan lingkungan tidak terus berulang di Tano Tombangan Angkola.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bunda PAUD Julok Raih Juara I Apresiasi PAUD Provinsi Aceh
Raudhatul Jannah dari Julok meraih Juara I Apresiasi Bunda PAUD Provinsi Aceh di Hotel Rasamala Banda Aceh,...
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...