Survei IDM: Pelayanan Bea Cukai Puas, Tarif dan Pembebasan Jadi PR
Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM)
Metodologi survei
Survei memakai pendekatan kuantitatif dan multistage random sampling. Responden terdiri atas importir, eksportir, pengusaha barang kena cukai, perusahaan jasa kepabeanan, jasa titipan, dan penerima kiriman. Margin of error tercatat 2,76 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Penilaian layanan: mayoritas puas
IDM mencatat penilaian positif pada berbagai aspek pelayanan DJBC, termasuk informasi, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, penggunaan teknologi, kompetensi petugas, dan ketepatan penyelesaian proses.
| Aspek | Sangat Puas / Puas | Tidak Puas | Tidak Jawab |
|---|---|---|---|
| Informasi & akses | 86,6% | 8,7% | 4,7% |
| Informasi persyaratan | 88,8% sangat memahami | 8,4% | 2,8% |
| Prosedur pelayanan | 89,2% | 7,6% | — |
| Waktu pelayanan ekspor-impor | 88,6% | 7,7% | 3,7% |
| Pelayanan berbasis teknologi | 79,2% sangat puas; 19,1% puas | 1,7% | — |
| Kompetensi petugas | 80,8% sangat puas; 19,2% puas | 0% | — |
| Ketepatan penyelesaian proses | 86,1% sangat puas; 13,9% puas | 0% | — |
Isu kebijakan: tarif dan pembebasan bea
Meskipun kepuasan layanan tinggi, survei mengungkap perbedaan pandangan pada kebijakan tarif dan aturan pembebasan bea. Terkait tarif, 43,7 persen responden menilai bea masuk dan cukai terlalu tinggi, sementara 50,7 persen menganggapnya masih wajar. Sebanyak 5,6 persen tidak menjawab.
| Isu | Penilaian utama | Persentase |
|---|---|---|
| Penilaian tarif | Terlalu tinggi | 43,7% |
| Penilaian tarif | Masih wajar (butuh penerimaan) | 50,7% |
| Aturan pembebasan barang bawaan & kiriman | Kurang akomodatif | 52,8% |
| Aturan pembebasan barang bawaan & kiriman | Sudah akomodatif | 42,7% |
| Aturan pembebasan | Tidak menjawab | 4,5% |
"Kritik dan masukan dari publik melalui hasil survei ini berguna untuk perbaikan pelayanan Bea Cukai,"
Rekomendasi dan langkah ke depan
IDM menilai kebijakan tarif perlu menimbang beberapa tujuan sekaligus: penerimaan negara, perlindungan industri, daya saing usaha, dan kepentingan konsumen. Regulasi pembebasan barang juga perlu disesuaikan dengan perkembangan perdagangan digital tanpa mengurangi fungsi pengawasan.
Perbaikan layanan diharapkan berjalan seiring penguatan pengawasan internal, transparansi, integritas petugas, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Modernisasi berbasis teknologi harus diimbangi kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Secara umum, survei menunjukkan modal positif bagi DJBC untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun kebijakan tarif dan aturan pembebasan bea tetap menjadi perhatian yang perlu evaluasi berkelanjutan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...