Menkeu Suahasil Tegaskan Efisiensi APBN Bukan Sekadar Potong Anggaran
Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, menyatakan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan. Pernyataan itu disampaikan usai ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 14 September 2026. Menurut Suahasil, efisiensi adalah bagian integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Efisiensi sebagai bagian APBN
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas belanja. Ia memaknai efisiensi sebagai pemanfaatan anggaran agar menghasilkan output yang nyata dan dirasakan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hasil program sebagai ukuran utama keberhasilan pengelolaan belanja negara.
Efisiensi itu adalah bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan.
Output maksimal dari belanja
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan fokusnya pada kualitas belanja. Ia ingin belanja negara diarahkan pada kegiatan yang efisien namun tetap menghasilkan output sesuai perencanaan. Dengan demikian, belanja yang ada dapat memberikan manfaat optimal bagi publik.
Dibagian belanja, kita selalu berusaha mencari belanja yang lebih efisien tapi menghasilkan output, sesuai dengan direncanakan. Jadi dengan output yang ada, dengan belanja yang ada menghasilkan output yang maksimal, ini adalah bentuk efisiensi dari APBN.
Jadi efisiensi itu bukan hanya sekedar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
Kesehatan dan kredibilitas keuangan negara
Suahasil berjanji menjaga kesehatan fiskal dan kredibilitas APBN agar pemerintah tetap mampu menjalankan program-program prioritas Presiden. Ia menyebutkan bahwa arahan tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo. Menjaga kredibilitas berarti membuat APBN dapat dipercaya oleh publik dan pasar.
Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya.
Komunikasi publik sebagai penopang kredibilitas
Selain kebijakan fiskal, Suahasil menekankan pentingnya komunikasi publik yang konsisten. Ia mengatakan bahwa kredibilitas APBN tidak hanya dibangun lewat angka dan kebijakan, tapi juga melalui penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
Saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya. Komunikasi publik yang dapat dipercaya.
Dengan penegasan itu, pemerintahan baru menyiratkan arah pengelolaan keuangan negara yang menekankan hasil dan kepercayaan publik, selain kontrol fiskal. Implementasi kebijakan ini akan menjadi pengukur utama dalam beberapa bulan mendatang.
Koresponden internasional yang mengikuti perkembangan geopolitik dan isu global terkini.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...