Peneliti Telaah Peradilan Adat Gampong di Langsa untuk Model Hukum Berkeadilan
LANGSA, — Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa Drs H Mursyidin Budiman menerima kunjungan tim peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe dan Universitas Samudra pada Kamis (20/8). Kunjungan di Kantor MAA ini bagian dari penelitian bertajuk "Pembangunan Model Hukum Adat Berkeadilan melalui Standarisasi Prosedur dan Administrasi Peradilan Adat Gampong di Aceh", yang bertujuan menyusun prosedur dan administrasi peradilan adat yang lebih tertib dan adil.
Tujuan kunjungan dan materi penelitian
Dalam pertemuan itu, tim peneliti menggali informasi tentang pelaksanaan hukum adat di Kota Langsa. Fokus diskusi mencakup prosedur, mekanisme, dan administrasi peradilan adat di tingkat gampong. Para peneliti ingin memahami praktik yang berjalan untuk merumuskan model yang sesuai dengan karakter masyarakat Aceh.
Siapa saja tim peneliti
Tim yang hadir terdiri dari akademisi dan praktisi hukum. Nama-nama yang disebut mengikuti jadwal pertemuan dan bertukar data dengan pengurus MAA.
- Herlin SH MH
- Muhammad Willy SH MH
- Jeri Ariansyah SH MH
- Aris Munandar
- Sari Yulis SHI MH
- Muhammad Akbar Pratama
- Nur Rahmad
Respon MAA Kota Langsa
Ketua MAA Kota Langsa menyambut baik penelitian tersebut. Menurut Mursyidin, kajian yang fokus pada pembangunan model hukum adat berkeadilan penting untuk memperkuat peran lembaga adat di masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum adat bukan sekadar mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga upaya menjaga perdamaian, keharmonisan, dan nilai-nilai kearifan lokal.
Upaya pembinaan dan harapan hasil penelitian
Dalam diskusi, Mursyidin memaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan MAA dalam pembinaan adat dan penguatan peradilan adat di gampong. Ia berharap penelitian ini menghasilkan rekomendasi konkret terkait prosedur dan administrasi agar penyelesaian perkara adat berlangsung tertib, transparan, dan berkeadilan.
"Kita sangat mengapresiasi kepedulian dan perhatian Wali Kota Langsa terhadap MAA. Dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat lembaga adat dan pelaksanaan adat di tengah masyarakat," ujar Mursyidin.
Alasan pemilihan Lokasi dan suasana pertemuan
Tim peneliti menyatakan MAA Kota Langsa dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dan praktik pembinaan adat yang relevan untuk kajian standardisasi prosedur dan administrasi peradilan adat gampong. Pertemuan berlangsung dialogis, dengan pertukaran data dan pengalaman antara pengurus MAA dan peneliti.
Hasil penelitian diharapkan dapat melahirkan model hukum adat yang lebih terstruktur dan sesuai dengan karakter masyarakat Aceh, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang selama ini hidup di gampong-gampong.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...
Dinkes Medan Sosialisasikan Program Prioritas 2026 ke Media
Dinkes Medan sosialisasikan program prioritas 2026; CKG tercatat 16% (offline 30%) dan MBG jangkau 456.297 p...
Agus Salim Divonis 10 Tahun atas Penyerangan Anak Panah
PN Medan menjatuhkan vonis 10 tahun kepada Agus Salim atas penyerangan dengan anak panah yang menewaskan Mhd...
Bazar Kuliner "Anak Panah Bayar 2000" Digelar di Patumbak
Gereja Zaitun Rasuli Indonesia menggelar bazar kuliner "Anak Panah Bayar 2000" di Patumbak, menyediakan 2.00...
Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar
Wali Kota Medan akan memanggil dan mengevaluasi Dirut PUD Pasar menyusul unjuk rasa yang menyoroti kebijakan...