Sosialisasi SPPT PBB-PP di Darul Imarah untuk Optimalisasi PBB
Kota Jantho, Aceh Besar — Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bersama Camat Darul Imarah menggelar sosialisasi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) - PBB-PP dan digitalisasi pembayaran pada Rabu, 1 Juli di Gedung UDKP Kecamatan Darul Imarah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Sosialisasi dan tujuan
Kegiatan menghadirkan para keuchik gampong se-kecamatan Darul Imarah. Materi utama meliputi mekanisme penyampaian SPPT, opsi pembayaran digital, dan strategi peran keuchik dalam mendorong pelunasan PBB terutang.
Camat Darul Imarah, Muhammad Basir, menekankan kewajiban pajak sebagai tanggung jawab warga negara dan pentingnya peran keuchik sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat.
"Pajak Bumi dan Bangunan bersifat wajib bagi setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu Keuchik sebagai mitra strategis pemerintah Aceh Besar, penggerak pembangunan dan jembatan aspirasi masyarakat, kami harap dapat membantu semaksimal mungkin kegiatan penyampaian SPPT-PB ke warganya dan mendorong penyetoran pajak terutang dari SPPT-PBB,"
Data PBB-PP di Darul Imarah
Kepala Bidang Pendapatan BPKD, Syahidul Haq, menjelaskan bahwa penyampaian SPPT yang disosialisasikan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 1561 Tahun 2025. Ia juga menyebut bahwa Kecamatan Darul Imarah memiliki jumlah pajak terutang PBB-PP terbesar di kabupaten.
| Kecamatan | Jumlah Gampong | SPPT-PBB P2 | Total Terutang |
|---|---|---|---|
| Darul Imarah | 32 | 27.399 | Rp1.696.154.799.00 |
"Dengan luas wilayah dari 32 gampong yang ada, kecamatan Darul Imarah termasuk yang memiliki jumlah SPPT tertinggi, sebanyak 27.399 SPPT-PBB P2 dengan total terutang Rp1.696.154.799.00,"
Mekanisme penyampaian dan metode pembayaran
Dalam sesi teknis, para peserta mendapat penjelasan langkah-langkah dari penyampaian SPPT hingga proses pemungutan. BPKD menekankan sinergi penyampaian melalui keuchik agar lebih tepat sasaran karena pemerintahan gampong paling dekat dengan wajib pajak.
Opsi penyetoran yang dipaparkan meliputi:
- Bank Aceh Syariah
- Action Mobile Bank Aceh Syariah
- QRIS (QR Code Standar Pembayaran Nasional)
- ATM dan transfer bank lain
Dampak dan tindak lanjut
Peningkatan capaian pembayaran PBB di tingkat gampong akan memperbesar dana bagi hasil yang kembali untuk pembangunan gampong. BPKD dan camat meminta keuchik aktif menyampaikan SPPT kepada warga dan memantau realisasi pembayaran.
Kegiatan sosialisasi diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan gampong dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui PBB-PP.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pohon Pinus Tumbang Timpa Xpander di Simalungun, 1 Orang Luka Parah
Pohon pinus tumbang menimpa Mitsubishi Xpander di Simpang Palang, Simalungun; satu penumpang luka parah dan...
Pajak Daerah Sumut 2026: Sebagian Besar Belum Capai Target
Dengan enam pekan tersisa, sebagian besar jenis pajak Sumut belum capai target; PAP hampir terpenuhi sementa...
Nias Gelar Tanam Padi Serentak, Sekda Tekankan Disiplin dan Teknologi
Sekda Nias buka Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Soewe (19/11), tekan disiplin jadwal tanam, teknologi, d...
Realisasi Pajak Sumut 2026: PAP Nyaris Capai Target, Alat Berat Tertinggal
Realisasi pajak Sumut akhir 2026 belum optimal; PAP hampir capai target, sementara Pajak Alat Berat dan Opse...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka Perdagangan Bayi di Medan
Polda Sumut menangkap tujuh tersangka perdagangan bayi di Medan setelah rekayasa pengasuhan dan rangkaian tr...
Polres Sergai Gagalkan Pengiriman PMI Nonprosedural ke Malaysia
Polres Sergai menangkap seorang agen dan menyelamatkan dua calon PMI yang hendak diberangkatkan nonprosedura...