Kuasa Hukum: Dakwaan Korupsi Bansos Samosir Cacat Hukum
Medan — Tim penasihat hukum mantan Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karokaro, menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Samosir terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan korban banjir bandang 2024 mengandung sejumlah kelemahan hukum. Pernyataan itu disampaikan usai sidang di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (25/6), dan tim kuasa hukum menyatakan akan mengajukan perlawanan pada persidangan berikutnya.
Keberatan kuasa hukum
Tim penasihat hukum yang terdiri dari Rudi Zainal Sihombing, Dwi Ngai Sinaga, Benri Pakpahan, dan Sultan Hermanto Sihombing menyatakan dakwaan JPU bermasalah secara formil dan materiil. Mereka mempersoalkan status terdakwa, penentuan waktu tindak pidana, serta dasar perhitungan kerugian negara.
"Dakwaan yang disusun JPU menurut kami terdapat sejumlah aspek yang perlu dicermati dan mengandung sejumlah kelemahan hukum sehingga akan kami uji melalui perlawanan pada persidangan berikutnya,"
Kuasa hukum menyorot bahwa dakwaan menyebut klien mereka turut serta bersama saksi Jonni Ronal Simanjuntak, namun hingga kini hanya Fitri yang ditetapkan sebagai terdakwa.
"Dalam dakwaan disebut klien kami turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Jonni Ronal Simanjuntak. Namun sampai saat ini hanya klien kami yang menjadi terdakwa,"
Pertanyaan soal niat dan kerugian negara
Tim kuasa hukum juga menyatakan dakwaan tidak menunjukkan adanya unsur mens rea atau niat jahat dari kliennya. Mereka menegaskan Fitri bukan KPA, bukan PA, dan bukan PPK sehingga keberadaan unsur kesengajaan patut dipertanyakan.
"Klien kami bukan KPA, bukan PA, dan bukan PPK. Lalu di mana letak niat jahatnya?"
Selain itu, mereka mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang dipakai penyidik. Menurut kuasa hukum, dana bantuan terkait telah diaudit oleh lembaga pengawasan pemerintah sehingga angka kerugian perlu klarifikasi lebih lanjut.
Kronologi dakwaan dan nilai perkara
Jaksa Penuntut Umum Modana Hutajulu mendakwa Fitri Agust Karokaro turut serta bersama Jonni Ronal Simanjuntak, pimpinan Bank Mandiri KCP Pangururan, dalam penyaluran bantuan sosial untuk korban banjir bandang di Kabupaten Samosir tahun 2024.
| Keterangan | Nilai |
|---|---|
| Jumlah dana bantuan | Rp1,5 miliar |
| Penerima | 303 kepala keluarga |
| Diassertasikan kerugian negara | Rp516 juta |
Agenda persidangan
Setelah mendengarkan dakwaan, Hakim Ketua Hendra Hutabarat menunda sidang dan menjadwalkan kelanjutan untuk agenda perlawanan dari pihak terdakwa. Sidang dilanjutkan pada Kamis, 2 Juli, dengan fokus pembacaan nota perlawanan dari tim penasihat hukum.
"Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (2/7), dengan agenda perlawanan atas dakwaan penuntut umum,"
Tim kuasa hukum menyatakan perlawanan akan mencakup keberatan formil dan materiil, termasuk konstruksi peristiwa pidana, penentuan kerugian negara, dan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Mereka juga meminta majelis hakim menilai kembali keabsahan surat dakwaan yang disusun JPU.
Persidangan selanjutnya akan menjadi momentum bagi kedua pihak untuk memaparkan keberatan dan bukti sebelum proses pemeriksaan materiil perkara berlanjut.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Mandailing Natal Juara Piala Bergilir Gubsu 2026, Raih Rp50 Juta
Mandailing Natal juara Piala Bergilir Gubernur Sumut 2026 setelah menang penalti 4-2; PT Agincourt Resources...
Polres Tapanuli Tengah Rotasi Jabatan Strategis, Sertijab 17 November 2026
Sejumlah jabatan strategis di Polres Tapanuli Tengah dirotasi dalam sertijab 17 November 2026 untuk penyegar...
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...