RSUD H. Sahudin Kutacane Terima Penghargaan Standar Pelayanan Publik
KUTACANE — Lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia melalui Ketua Mahkamah Syariah Kutacane, T. Swandi S.HI MH, menyerahkan piagam penghargaan standar pelayanan publik kepada RSUD H. Sahudin Kutacane. Penyerahan berlangsung pada Senin, 17 Agustus, bertepatan dengan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Jenderal Ahmad Yani, Aceh Tenggara.
Detail penyerahan dan penghargaan
Piagam diberikan sebagai bentuk pengakuan atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Indeks Pelayanan Publik (PKSPP-IPP) tahun 2025. Seremoni penyerahan dilaksanakan saat momentum kemerdekaan untuk menambah makna acara.
Reaksi manajemen RSUD
Direktur RSUD H. Sahudin, dr. Mhd. Al Fazri, Sp.B, menyatakan penghargaan itu menjadi kebanggaan bagi seluruh petugas kesehatan rumah sakit. Ia berharap penghargaan tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan pemicu perbaikan kualitas layanan.
"Ini merupakan kebanggaan khususnya bagi seluruh tenaga pelayanan medis di RSUD H Sahudin, semoga pencapaian ini dapat menjadi motivasi, terutama untuk peningkatan mutu pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh Tenggara,"
Al Fazri menegaskan bahwa pencapaian kepatuhan administrasi harus diterjemahkan ke dalam peningkatan mutu pelayanan medis. Tanpa layanan medis yang baik, menurutnya, penghargaan tersebut tidak akan berarti.
"Pencapaian kepatuhan administrasi ini, hendaknya dijadikan sebagai motivasi untuk peningkatan mutu pelayanan terutama terhadap pelayanan medis, tanpa ada pelayanan medis yang baik pencapaian ini tidak akan bisa dibanggakan,"
Dukungan masyarakat dan harapan ke depan
Pantauan di lokasi menunjukkan piagam PKSPP-IPP 2025 itu diapresiasi oleh tokoh masyarakat dan sejumlah kalangan. Mereka berharap penghargaan ini mendorong peningkatan kualitas layanan rumah sakit secara berkelanjutan.
Dengan penghargaan ini, manajemen RSUD didorong untuk terus memperbaiki prosedur administrasi dan standar medis. Langkah-langkah perbaikan diharapkan langsung dirasakan oleh pasien dan keluarga di Aceh Tenggara.
Implikasi: Penghargaan resmi dari Ombudsman dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas publik rumah sakit daerah. Jika diikuti tindakan perbaikan, penghargaan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan setempat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Medan Prioritaskan Penanganan Banjir dan Pengembangan Medan Utara 2027
Wali Kota Medan ajukan sinergi dengan Pemprov Sumut: penanganan banjir, integrasi transportasi, dan pengemba...
Dinas Pendidikan Nias Selatan Fasilitasi Kelompok Belajar Pendidik
Dinas Pendidikan Nias Selatan menggelar fasilitasi kelompok belajar pendidik di Wallo Green untuk meningkatk...
Pansus DPRD: 772 Persil Tanah Pemprov Sumut Belum Bersertifikat
Pansus DPRD Sumut temukan 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah di lahan pihak lain, dan data aset t...
Polres Simalungun Bagikan Helm dan Edukasi di Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan helm, sarung tangan, dan memberi penyuluhan dalam Operasi Zebra Toba yang digel...
PD AIJ Jadi Perseroda, Pemprov Sumut Tekankan Pembenahan Tata Kelola
Pemprov Sumut sebut perubahan PD AIJ jadi Perseroda langkah awal; manajemen, pengawasan, dan rencana bisnis...
Bupati Simalungun Lantik 8 PNS untuk Jabatan PTP
Bupati Simalungun melantik delapan PNS sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Rumah Dinas, 18 November 2...