351 WBP Lapas Meulaboh Terima Remisi HUT RI ke-81
Meulaboh, Aceh Barat — Sebanyak 351 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Meulaboh menerima Remisi Umum (RU) dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026. Penyerahan Surat Keputusan remisi dilaksanakan di Aula Lapas Meulaboh dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil.
Penyerahan remisi dan kehadiran forkopimda
Acara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat, termasuk perwakilan Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Meulaboh, serta sejumlah pejabat daerah. Seluruh pegawai Lapas Meulaboh dan pengurus Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) juga mendampingi jalannya penyerahan.
“Pemberian remisi bukan sekadar pengampunan, melainkan wujud apresiasi negara kepada warga binaan yang menunjukkan itikad baik dan aktif mengikuti program pembinaan,”
ucap Wakil Bupati Said Fadheil saat membacakan sambutan tertulis dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Ia menegaskan bahwa remisi memberi kesempatan kedua bagi narapidana untuk kembali menjadi warga yang taat hukum dan mandiri.
Rincian remisi berdasarkan lama pengurangan hukuman
Kalapas Meulaboh, Tendi Kustendi, menyampaikan proses pengusulan remisi dilakukan transparan dan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) tanpa biaya. Berdasarkan data Lapas per 17 Agustus 2026, total hunian tercatat 522 orang, terdiri dari 461 narapidana dan 61 tahanan.
| Jenis Remisi | Jumlah Orang |
|---|---|
| RU‑I (1 bulan) | 33 |
| RU‑I (2 bulan) | 47 |
| RU‑I (3 bulan) | 111 |
| RU‑I (4 bulan) | 41 |
| RU‑I (5 bulan) | 77 |
| RU‑I (6 bulan) | 39 |
| Total RU‑I | 348 |
| RU‑II (1 bulan) | 2 |
| RU‑II (5 bulan) | 1 |
| Total RU‑II | 3 |
Kategori tindak pidana penerima remisi
Mayoritas penerima remisi adalah pelaku tindak pidana narkotika. Berikut distribusi berdasarkan jenis tindak pidana menurut keterangan Kalapas.
| Jenis Tindak Pidana | Jumlah Orang |
|---|---|
| Narkotika | 241 |
| Perlindungan Anak | 50 |
| Pencurian | 19 |
| Pembunuhan | 10 |
| Kesusilaan | 5 |
| Penipuan | 4 |
| Korupsi | 3 |
| Penganiayaan | 3 |
| Penggelapan | 3 |
| Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) | 2 |
| Migas | 2 |
| Perbankan | 2 |
| Pertambangan (Minerba) | 2 |
| Senjata/Bahan Peledak | 2 |
| Pembalakan Liar | 1 |
| Perampokan | 1 |
| Pelanggaran Lalu Lintas | 1 |
Kelayakan, pengecualian, dan tindak lanjut
Dari total 522 penghuni, 171 orang belum diusulkan remisi karena tidak memenuhi syarat substantif atau administratif sesuai aturan. Selain itu, tiga penerima RU‑II belum langsung bebas karena harus menjalani pidana kurungan pengganti denda terlebih dahulu.
Lapas Meulaboh berkomitmen meningkatkan pelayanan, pembinaan kepribadian, dan keterampilan kerja untuk mempersiapkan WBP kembali berintegrasi dengan masyarakat. Kepala Lapas menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah mengembalikan warga binaan sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Medan Prioritaskan Penanganan Banjir dan Pengembangan Medan Utara 2027
Wali Kota Medan ajukan sinergi dengan Pemprov Sumut: penanganan banjir, integrasi transportasi, dan pengemba...
Dinas Pendidikan Nias Selatan Fasilitasi Kelompok Belajar Pendidik
Dinas Pendidikan Nias Selatan menggelar fasilitasi kelompok belajar pendidik di Wallo Green untuk meningkatk...
Pansus DPRD: 772 Persil Tanah Pemprov Sumut Belum Bersertifikat
Pansus DPRD Sumut temukan 772 persil tanah belum bersertifikat, sekolah di lahan pihak lain, dan data aset t...
Polres Simalungun Bagikan Helm dan Edukasi di Operasi Zebra Toba
Polres Simalungun membagikan helm, sarung tangan, dan memberi penyuluhan dalam Operasi Zebra Toba yang digel...
PD AIJ Jadi Perseroda, Pemprov Sumut Tekankan Pembenahan Tata Kelola
Pemprov Sumut sebut perubahan PD AIJ jadi Perseroda langkah awal; manajemen, pengawasan, dan rencana bisnis...
Bupati Simalungun Lantik 8 PNS untuk Jabatan PTP
Bupati Simalungun melantik delapan PNS sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Pendopo Rumah Dinas, 18 November 2...