Kemendikdasmen Dorong Tata Kelola SPMB Ramah 2026

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) meminta dinas pendidikan dan panitia daerah memperkuat tata kelola agar SPMB Ramah 2026 berjalan transparan dan akuntabel. Permintaan itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, saat keterangan pers di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik karena SPMB merupakan pintu awal anak memperoleh layanan pendidikan.

Mengapa SPMB perlu ramah dan transparan

Kemendikdasmen menilai kepercayaan publik menjadi kunci utama agar proses seleksi dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa transparansi, risiko kecurangan dan praktik tidak etis meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mendorong daerah agar membuka informasi, menyederhanakan prosedur, dan menyediakan saluran pengaduan yang responsif.

"Setiap laporan (kecurangan) harus ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel, kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat proses yang jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius," ujar Gogot.

Langkah tata kelola yang diminta

Kemendikdasmen merinci sejumlah langkah yang harus dijalankan oleh daerah dan satuan pendidikan. Fokusnya pada kemudahan akses informasi, prosedur pendaftaran yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang cepat.

• Mengumumkan informasi SPMB secara terbuka dan terjangkau.
• Menetapkan prosedur pendaftaran yang mudah dipahami orang tua dan calon peserta.
• Menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan dapat dipantau.
• Menindaklanjuti setiap laporan secara cepat dan akuntabel.

Pelaporan, pengawasan publik, dan peran KPK

Gogot mengajak masyarakat—termasuk orang tua, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media—untuk mengawal pelaksanaan SPMB. Masyarakat diminta tidak ragu melapor bila menemukan indikasi pungli atau gratifikasi.

• Pelaporan dapat dilakukan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah.
• Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen dan Inspektorat juga menerima laporan.
• Pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibuka melalui kanal resmi KPK.

Kemendikdasmen bekerja sama dengan KPK untuk meredam praktik pungli selama proses seleksi. KPK telah menerbitkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB.

"Tanpa diskriminasi, serta bebas dari pungutan pembohong, suap, gratifikasi, titipan, dan kepentingan. Melalui Surat Edaran KPK, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diingatkan untuk tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi," kata Gogot.

Dampak dan prospek pelaksanaan SPMB 2026

Dengan penguatan tata kelola dan pengawasan, Kemendikdasmen berharap SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 berlangsung obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan inklusif. Langkah ini ditujukan untuk menjadikan SPMB sebagai layanan publik yang menjaga hak anak dan mendukung orang tua.

Penguatan peran masyarakat dan sinergi antarlembaga akan menjadi penentu keberhasilan pengawasan hingga proses seleksi selesai.