Kemendikdasmen Luncurkan SPMB PJJ 2026 untuk Kembalikan Anak Tidak Sekolah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan SPMB PJJ untuk jenjang pendidikan menengah tahun 2026 sebagai upaya mengembalikan anak tidak sekolah ke pembelajaran berkelanjutan. Peluncuran disertai deklarasi nasional pada 2026 dan dirancang untuk menjangkau, mendampingi, serta memastikan peserta menyelesaikan pendidikan.
Tujuan dan sasaran program
Program Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) ditujukan untuk anak usia sekolah menengah yang belum mengakses layanan pendidikan. Data Kemendikdasmen menunjukkan sekitar 2,4 juta anak usia 16–18 tahun belum mengakses pendidikan. SPMB PJJ hadir untuk mengatasi hambatan akses, baik geografis, ekonomi, maupun sosial.
Pendekatan layanan: dari menunggu ke mendatangi
Kemendikdasmen menegaskan layanan pendidikan harus berubah dari pola pasif menjadi aktif. Pendekatan baru ini berfokus pada penjangkauan dan pendampingan sehingga anak yang sulit mengakses sekolah dapat dijemput untuk belajar.
“Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Kini negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka,”
pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, saat keterangan tertulis pada Sabtu, 11 Juli 2026. Pendekatan aktif juga ditegaskan oleh pejabat lain untuk memastikan tidak sekadar pendaftaran, tetapi kelanjutan pendidikan sampai tuntas.
Indikator keberhasilan
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyatakan keberhasilan SPMB PJJ diukur berdasarkan kemampuan peserta bertahan hingga lulus. Target utama bukan jumlah pendaftar, melainkan peningkatan angka kelulusan peserta program.
“Target akhirnya bukan banyaknya pendaftar atau peserta aktif belajar. Target utamanya adalah semakin banyak anak bertahan dan lulus,”
Layanan khusus dan pengakuan formal
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, menambahkan bahwa layanan kini harus mendatangi masyarakat untuk memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan, memperoleh pengakuan formal, dan memiliki kesempatan melanjutkan hidup yang lebih baik.
“Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar meningkatkan APS. Melainkan, setiap anak bisa menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pengakuan secara formal, dan melanjutkan kehidupannya,”
Pelaksanaan dan cakupan
Peluncuran SPMB PJJ diiringi Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah. Program ini direncanakan berjalan di 32 provinsi dengan pelibatan 132 sekolah sepanjang 2026 sebagai titik awal implementasi daerah.
Dengan fokus pada penjangkauan aktif, pendampingan, dan pengakuan formal, SPMB PJJ diharapkan menjadi jalan strategis untuk menurunkan jumlah anak tidak sekolah dan membuka akses pendidikan yang lebih inklusif ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PKP dan ATR/BPN Percepat Penyediaan Lahan Negara untuk Hunian
PKP dan ATR/BPN bersinergi dengan Satgas Anti Mafia Tanah untuk percepat penyediaan lahan negara bagi hunian...
Idrus Marham Dorong Sinergi NU dan Pemerintah Demi Rakyat
Idrus Marham mendorong sinergi NU dan pemerintah agar program pro-rakyat terlaksana; harap Muktamar NU ke-35...
Jaksa Agung Terima Pengunduran Diri Jampidsus Febrie
Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Jampidsus Febrie Adriansyah pada 11 Juli 2026 setelah d...
Menteri PKP Tegaskan Kualitas Rumah Subsidi Jadi Prioritas APERSI
Menteri PKP minta APERSI pertahankan jumlah dan kualitas rumah subsidi, kawal pembebasan BPHTB dan operasion...
MenPPPA: Anak Berhak Didengar, Sehat Jiwa, dan Berpartisipasi
MenPPPA Arifah Fauzi menegaskan anak harus didengar dan berpartisipasi bermakna, serta mendapat perlindungan...
KLH Targetkan 2 Miliar Pohon untuk Pulihkan Lahan Gambut
KLH meluncurkan gerakan nasional menanam 2 miliar pohon untuk memulihkan lahan gambut dan menekan karhutla,...