Idrus Marham Dorong Sinergi NU dan Pemerintah Demi Rakyat

Politikus Idrus Marham mendorong penguatan sinergi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah melalui gagasan, konsep, serta program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Sarasehan Nasional bertajuk "Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial" di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.

Dorongan sinergi NU dan pemerintah

Idrus menilai NU memiliki modal sosial besar karena kadernya tersebar di berbagai sektor pemerintahan dan partai politik. Oleh karena itu, menurutnya tantangan utama adalah siapa yang menggerakkan potensi tersebut untuk kepentingan publik.

"Kalau kita bicara tentang konsep kepartaian, kader-kader NU ada di semua partai di Indonesia. Karena itu, yang menjadi persoalan ke depan adalah siapa yang menggerakkan potensi besar tersebut. Jawabannya adalah kepengurusan NU," ujar Idrus.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara organisasi keagamaan dan pemerintah agar program pembangunan lebih menyentuh kelompok rentan dan menambah kesejahteraan masyarakat.

Harapan menjelang Muktamar NU ke-35

Idrus berharap Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026 melahirkan kepengurusan yang sekaligus menjadi inspirator, inisiator, motivator, dan eksekutor program organisasi. Kepengurusan baru harus mampu mengoordinasikan kader di berbagai bidang agar memiliki arah perjuangan yang sama.

Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik akan menempatkan posisi kader lebih mantap dan memberi harapan masa depan yang lebih baik bagi rakyat.

Tantangan pemahaman Aswaja dan rekomendasi sarasehan

Effendy Choirie, Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), menyatakan NU menghadapi tantangan dalam menjaga dan memperkuat pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di tengah munculnya berbagai pandangan keagamaan.

Menurut Effendy, hasil sarasehan yang digelar menjadi masukan penting untuk menyusun materi muktamar, termasuk rekomendasi organisasi yang menjawab tantangan ke depan. Narasumber dalam acara tersebut mengangkat isu kesejahteraan, pendidikan, dan perhatian terhadap generasi muda atau Gen Z.

Ia berharap Muktamar NU menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menjawab persoalan kebangsaan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Implikasi dan langkah ke depan

Penguatan sinergi antara NU dan pemerintah berpotensi mempercepat pelaksanaan program sosial yang pro-rakyat jika kepengurusan baru mampu memobilisasi kader secara terkoordinasi. Hasil sarasehan dan rekomendasi muktamar akan menjadi tolok ukur bagaimana organisasi merumuskan peran strategisnya dalam pembangunan nasional.