Hanindhito Pertahankan SMA Dharma Wanita 1 sebagai Boarding School
KEDIRI — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan akan mempertahankan SMA Dharma Wanita 1 Pare sebagai sekolah berasrama (boarding school) khusus bagi anak-anak keluarga Desil 1. Pernyataan itu disampaikan saat acara kelulusan angkatan pertama di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Minggu (14/6/2026).
Kelulusan angkatan pertama dan capaian masuk perguruan tinggi
SMA yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Putra Sampoerna Foundation (PSF) itu meluluskan 126 siswa. Dari jumlah tersebut, 101 siswa berhasil melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri dan swasta.
Prestasi signifikan terlihat pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Dari 56 peserta SNBT, 41 siswa atau sekitar 73,21% lolos ke perguruan tinggi negeri.
Komitmen mempertahankan akses pendidikan bagi Desil 1
Bupati Hanindhito, yang akrab disapa Mas Dhito, menilai hasil itu membuktikan bahwa akses pendidikan tepat dapat mengubah masa depan anak kurang mampu. Ia menekankan sekolah tidak boleh berubah menjadi lembaga komersial.
“Mereka yang awalnya tidak memiliki mimpi untuk bisa sekolah, hari ini terbukti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu sekolah ini tidak boleh menjadi sekolah komersial, hanya khusus anak-anak Desil 1,”
Apresiasi dari pemerintah pusat dan rencana pengembangan
Acara itu juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, yang memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pendidikan Kabupaten Kediri.
“Mewakili pemerintah pusat, saya ingin menyampaikan terima kasih. Beliau ini sosok pemimpin muda yang luar biasa,”
Robben menilai program tersebut menjadi solusi atas persoalan anak tidak sekolah dan putus sekolah di Jawa Timur. Ia menambahkan SMA Dharma Wanita 1 Pare saat ini tercatat sebagai sekolah dengan jumlah lulusan terbanyak yang diterima di perguruan tinggi di Kabupaten Kediri.
“Saya cukup surprise dengan prestasi yang dicapai. SMA Dharma Wanita 1 Pare ini menduduki rangking satu sekolah di Kabupaten Kediri untuk jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi,”
Langkah lanjutan: Sekolah Rakyat dan hibah lahan
Selain mempertahankan boarding school, Pemkab Kediri telah menghibahkan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Model pendidikan di SMA Dharma Wanita 1 Pare juga diproyeksikan menjadi referensi dalam pengembangan Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Harapan ke depan
Mas Dhito berharap keberhasilan alumninya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ia menegaskan pendidikan adalah jalan paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat derajat keluarga.
Acara kelulusan dihadiri oleh Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Kediri, perwakilan PSF, mitra perguruan tinggi, pelaku usaha, serta orang tua siswa yang menyaksikan momen haru dan bangga. Untuk informasi acara dan dokumentasi resmi, lihat liputan terkait.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Prabowo–Megawati Dijadwalkan Bertemu Lagi pada 17 Oktober 2026
Pertemuan lanjutan Prabowo dan Megawati direncanakan 17 Oktober 2026 setelah pertemuan singkat di kediaman M...
DPRD Minta Timsel Independen dalam Seleksi Direksi 5 BUMD Surabaya
DPRD Surabaya minta Timsel independen agar seleksi direksi lima BUMD bebas tekanan politik; pendaftaran dipe...
Raperda APBD 2027 Bondowoso: DPRD Pertanyakan Utang Rp45 Miliar
Wakil Ketua DPRD Bondowoso minta penjelasan rencana utang Rp45 miliar dalam Raperda APBD 2027, termasuk tuju...
PDI-P Minta Penjelasan Urgensi Audit Forensik BPKH
Wakil Ketua Komisi VIII minta Kemenag jelaskan dasar urgensi audit forensik BPKH agar pengawasan berbasis fa...
Tiga Pilar Cup Ngawi Dongkrak UMKM dan Dukung Persinga
Turnamen Tiga Pilar Cup Ngawi menarik penonton, memasuki babak delapan besar, dan menggerakkan UMKM serta du...
Surabaya Abaikan Desil sebagai Acuan Bansos, Verifikasi Dilakukan Langsung
Pemkot dan DPRD Surabaya sepakat desil tak lagi jadi patokan bansos; verifikasi dilakukan lewat forum RT ter...