Nasional

Misbakhun: Sinergi Kebijakan Kunci Capai 6% pada 2027

Bagikan:
Mukhamad Misbakhun berbicara soal sinergi kebijakan ekonomi dan target pertumbuhan 6 persen

Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, menegaskan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, saat membahas langkah konsolidasi kebijakan untuk mendukung target tersebut.

Sinergi kebijakan sebagai pendorong utama

Misbakhun menilai pertumbuhan tidak bisa hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan. Menurutnya, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter serta dukungan sektor riil harus berjalan serentak agar hasilnya optimal.

"Dorongan ke pertumbuhan, bagaimana likuiditas di pasar bisa tersedia, kemudian sektor riil bisa tumbuh. Dan kemudian terjadi ekspansi kredit di perbankan,"

Ia menekankan pentingnya ketersediaan likuiditas di pasar dan perluasan kredit perbankan agar kegiatan usaha di sektor riil bisa meningkat. Tanpa aliran modal dan kredit yang memadai, stimulus fiskal sulit menerjemah ke pertumbuhan nyata.

Keseimbangan antara target dan disiplin fiskal

Misbakhun juga mengingatkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan harus tetap menjaga disiplin anggaran. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB, angka yang menurutnya harus dijaga sebagai bagian dari keberlanjutan fiskal.

Menurut dia, sinyal target 6 persen memberikan optimisme pasar. Namun optimisme itu hanya berguna bila diikuti kerja keras dan konsolidasi antara pemerintah, otoritas moneter, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

"Tentunya target ini adalah sebuah pesan yang kuat kepada pasar untuk sama-sama kita optimistis, membangun optimisme secara bersama-sama. Dan ini butuh kerja keras dan konsolidasi,"

Konsekuensi bagi pelaku kebijakan dan pasar

Target Presiden yang menyasar 6 persen pada 2027 naik dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Kenaikan target ini memaksa koordinasi lebih ketat antar kementerian dan otoritas terkait.

Secara praktis, pemerintah dan Bank Indonesia perlu menyelaraskan kebijakan suku bunga, likuiditas, dan insentif fiskal agar kredit mengalir ke sektor produktif. Sementara itu pelaku usaha harus meningkatkan kapasitas investasi untuk menyerap kredit tersebut.

Prospek dan langkah ke depan

Capai target 6 persen bukan sekadar angka politik. Prosesnya membutuhkan kebijakan terintegrasi, implementasi yang konsisten, dan pengawasan anggaran yang ketat. Jika semua pihak berkoordinasi, peluang mencapai target akan meningkat secara substansial.

Catatan ini menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan menjelang penyusunan dan pelaksanaan RAPBN 2027, sambil menjaga stabilitas ekonomi jangka menengah.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait