Lokal

Simalungun Luncurkan QRIS Dinamis, QRISPATI, dan Smart Cash

Bagikan:
Bupati Anton Saragih menghadiri peluncuran QRIS Dinamis, QRISPATI, dan Smart Cash Simalungun

SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun meluncurkan tiga inovasi pembayaran digital untuk mempercepat transformasi layanan publik. Kegiatan berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026, di Balai Harungguan Kantor Bupati, Pematang Raya, dan dibuka bersamaan dengan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026.

Peluncuran inovasi pembayaran digital

Peluncuran mencakup QRIS Dinamis Pajak Daerah, QRIS Pariwisata Terintegrasi (QRISPATI), serta Smart Cash Simalungun. Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih melakukan peluncuran resmi sebagai bagian dari strategi memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Bupati Simalungun Anton Saragih saat mengikuti pelaksanaan HLM P2DD ke-5 Tahun 2026, dan peluncuran QRIS Dinamis Pajak Daerah, QRISPATI serta Smart Cash Simalungun, Senin (24/8).
Bupati Anton Saragih saat HLM P2DD ke-5 dan peluncuran inovasi pembayaran digital, Senin (24/8).

Integrasi sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan

Pemkab menegaskan penggunaan pembayaran digital tidak hanya untuk penerimaan, tetapi juga untuk optimalisasi belanja daerah. Saat ini, 10 Organisasi Perangkat Daerah sudah aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendukung belanja elektronik.

Dari sisi pendapatan, layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembangkan terintegrasi dengan sistem perbankan. Sistem QRIS juga diterapkan untuk memudahkan pembayaran pajak melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Smart Cash Simalungun menghadirkan mekanisme pembagian dana otomatis sehingga penerimaan dapat langsung dikelola sesuai peruntukan, termasuk hak pengelola objek wisata melalui QRISPATI.

Kolaborasi dengan perbankan dan otoritas

Peluncuran ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab Simalungun, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Perwakilan Bank Sumut, Muhammad Sadli, menyampaikan dukungan agar layanan perbankan makin dekat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sadli juga mengapresiasi kehadiran Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara yang memberi penguatan pada inisiatif ini.

Manfaat bagi masyarakat dan tata kelola

Bupati Anton menegaskan digitalisasi bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menyebutkan inovasi ini dapat memangkas biaya administrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi potensi kebocoran.

"Kami berharap seluruh inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, meminimalkan biaya administrasi, mengurangi risiko kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik,"

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas dukungan, termasuk penyaluran bantuan CSR sebesar Rp699.875.889. Ia berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lain mendorong Simalungun menuju pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan inklusif.

HLM P2DD ke-5 ini menjadi momentum memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah. Pemerintah daerah menargetkan perluasan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan akses layanan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait