Simalungun Luncurkan QRIS Dinamis, QRISPATI, dan Smart Cash
SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten Simalungun meluncurkan tiga inovasi pembayaran digital untuk mempercepat transformasi layanan publik. Kegiatan berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026, di Balai Harungguan Kantor Bupati, Pematang Raya, dan dibuka bersamaan dengan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) ke-5 Tahun 2026.
Peluncuran inovasi pembayaran digital
Peluncuran mencakup QRIS Dinamis Pajak Daerah, QRIS Pariwisata Terintegrasi (QRISPATI), serta Smart Cash Simalungun. Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih melakukan peluncuran resmi sebagai bagian dari strategi memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Integrasi sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan
Pemkab menegaskan penggunaan pembayaran digital tidak hanya untuk penerimaan, tetapi juga untuk optimalisasi belanja daerah. Saat ini, 10 Organisasi Perangkat Daerah sudah aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendukung belanja elektronik.
Dari sisi pendapatan, layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembangkan terintegrasi dengan sistem perbankan. Sistem QRIS juga diterapkan untuk memudahkan pembayaran pajak melalui aplikasi pengelolaan pajak daerah.
Smart Cash Simalungun menghadirkan mekanisme pembagian dana otomatis sehingga penerimaan dapat langsung dikelola sesuai peruntukan, termasuk hak pengelola objek wisata melalui QRISPATI.
Kolaborasi dengan perbankan dan otoritas
Peluncuran ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab Simalungun, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Perwakilan Bank Sumut, Muhammad Sadli, menyampaikan dukungan agar layanan perbankan makin dekat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sadli juga mengapresiasi kehadiran Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara yang memberi penguatan pada inisiatif ini.
Manfaat bagi masyarakat dan tata kelola
Bupati Anton menegaskan digitalisasi bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menyebutkan inovasi ini dapat memangkas biaya administrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi potensi kebocoran.
"Kami berharap seluruh inovasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, meminimalkan biaya administrasi, mengurangi risiko kebocoran, serta mempercepat pelayanan publik,"
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas dukungan, termasuk penyaluran bantuan CSR sebesar Rp699.875.889. Ia berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lain mendorong Simalungun menuju pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan inklusif.
HLM P2DD ke-5 ini menjadi momentum memperkuat komitmen percepatan digitalisasi daerah. Pemerintah daerah menargetkan perluasan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan akses layanan dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ahli: Penetapan Tersangka Dhody Thahir oleh Polda Sumut Sesuai Prosedur
Ahli pidana menyatakan penetapan Dhody Thahir sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat telah ses...
Kasus Influenza di Sumut Melandai, Dinkes Imbau Terapkan PHBS
Tren influenza di Sumut meningkat sejak September 2026 lalu mulai melandai pada minggu pertama Oktober; Dink...
Lapas Tanjung Gusta Gelar Perekaman E-KTP dan Pemadanan NIK Warga Binaan
Lapas Tanjung Gusta Medan bersama Disdukcapil Medan, Langkat, dan Deli Serdang melakukan perekaman E-KTP dan...
Herbin Kecewa, Kornauli Sinaga Dijatuhi Putusan Bebas
Herbin Sinaga kecewa setelah PN Balige Pangururan membebaskan Kornauli Sinaga dalam perkara dugaan pengancam...
Samosir Percepat Lisdes 2026–2029 untuk Pemerataan Akses Listrik
Pemkab Samosir dorong percepatan Lisdes 2026–2029 lewat sinkronisasi lokasi dan perizinan untuk pemerataan a...
Progres Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Capai 87,93% di Paluta
Progres jalan Hutaimbaru–Sipiongot di Padang Lawas Utara mencapai 87,93% setelah peninjauan Dinas BMBKCK Sum...