Komisi XI Tetapkan Sarjito Jadi Kepala Pengawas BMKS 2026-2031

Komisi XI DPR RI menetapkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) untuk periode 2026-2031 setelah uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu dikonfirmasi di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026, dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 27 Agustus 2026 untuk persetujuan resmi.

Penetapan dan jadwal persetujuan

Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Haekal memastikan hasil uji kelayakan tersebut.

"Ya betul, untuk periode 2026-2031,"

Keputusan akhir akan ditentukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan Kamis, 27 Agustus 2026. Jika disetujui, Sarjito resmi memimpin pengawasan pasar mineral dan komoditas strategis di Indonesia.

Riwayat pendidikan dan karier

Sarjito menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 1998 ia meraih gelar MBA Finance dari Saint Louis University, Missouri, AS.

Kariernya di sektor jasa keuangan dimulai sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK (2008). Ia kemudian terlibat dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Wakil Koordinator Tim Kerja Bidang Pengawasan.

Di OJK, Sarjito menjabat beberapa posisi penting: Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I (2015), Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen (2017), lalu Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen (2023). Ia juga memimpin Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) dari November 2023 hingga Juli 2024.

Visi dan kebijakan strategis BMKS

Pada sesi uji kelayakan, Sarjito memaparkan delapan kebijakan strategis untuk membangun BMKS agar menjadi pasar yang likuid, terpercaya, dan memperkuat kedaulatan pasar nasional. Ia menekankan perlunya membentuk mekanisme harga yang membuat Indonesia menjadi price influencer bahkan price maker, bukan sekadar price taker.

"Ini amanat yang sangat berat mengingat waktunya juga sudah sangat sempit, tinggal beberapa bulan,"

Sarjito menilai kepercayaan pasar harus dibangun sejak awal karena persiapan operasional BMKS membutuhkan waktu terbatas. Ia berharap harga yang terbentuk di BMKS bisa menjadi referensi bagi pasar global dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral serta komoditas strategis.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Penguatan BMKS, menurut Sarjito, harus berlandaskan amanat konstitusi tentang pengelolaan kekayaan alam. Tujuannya adalah memastikan pemanfaatan sumber daya agar memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat.

Jika memperoleh persetujuan paripurna, langkah teknis berikutnya adalah finalisasi struktur pengawasan, aturan operasional, dan implementasi kebijakan yang telah dipaparkan. Periode awal kerja diperkirakan menentukan kredibilitas dan efektivitas BMKS ke depan.