Menkeu Soroti Belanja Pegawai dan Pantau PSN di Jawa Barat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin 24 Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya disiplin anggaran, khususnya terkait Belanja Pegawai, dan memantau pelaksanaan beberapa program strategis pemerintah di daerah.

Penekanan soal Belanja Pegawai

Dalam kunjungan lapangan, Menkeu mengingatkan agar pengelolaan Belanja Pegawai direncanakan sejak awal. Pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," kata Menkeu Purbaya di Bandung, Senin 24 Agustus 2026.

Ia menambahkan bahwa perencanaan yang tepat dapat mencegah masalah pagu minus di akhir tahun anggaran.

Pemantauan Sekolah Rakyat

Menkeu meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Barat untuk melihat hasil program dan fasilitas. Dari 26 SR di provinsi itu, 22 telah disurvei oleh Kanwil DJPb.

• Fasilitas umum dinilai memadai: smartboard untuk setiap kelas dan satu laptop per siswa.
• Siswa juga mendapatkan seragam.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," ujar Menkeu Purbaya.

Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan dan SPPG

Selain SR, Menkeu memantau pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

• KDKMP: total 5.970 unit; target survei 147 unit; yang telah disurvei 22 unit.
• SPPG: total 6.794 unit; target survei 199 unit; yang telah disurvei 275 unit.

Pihak pemantau mencatat SPPG di Jawa Barat memiliki kapasitas antara 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat meliputi siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Instrumen Penilaian dan Rekomendasi

Menkeu meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas, misalnya 1 sampai 5. Indeks ini diharapkan menjadi alat ukur kualitas pelaksanaan dan tingkat penerimaan antar daerah secara nasional.

Dengan indeks yang konsisten, kinerja SPPG diharapkan meningkat dan dapat dibandingkan antar wilayah untuk perbaikan program lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan fokus Kementerian Keuangan pada pengelolaan anggaran yang disiplin serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional agar manfaatnya tepat sasaran.