Pelapor Minta SP2HP soal Dugaan Korupsi PSR Labura ke Bareskrim

RANTAU PRAPAT — Zulkifli Harahap, pelapor dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2024, resmi meminta SP2HP dan kepastian hukum. Surat permohonan dikirim langsung kepada Kepala Kortastipidkor Polri di Jakarta pada Senin, 24 Agustus.

Surat dan dasar peralihan penanganan

Permintaan itu muncul setelah penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) dipindahkan dari Ditreskrimsus Polda Sumut ke Kortastipidkor Bareskrim Mabes Polri. Peralihan tercantum dalam surat Kepala Polri Nomor: B/3321/VI/RES.7.5./2026/Bareskrim tanggal 12 Juni 2026.

Pemindahan perkara ke tingkat pusat itu mendorong Zulkifli menyurati langsung unit yang kini menangani kasus untuk mengetahui perkembangan resmi secara tertulis.

Apa yang disampaikan pelapor

Zulkifli menyatakan belum menerima pemberitahuan tertulis sejak kasus ditarik ke Mabes Polri pada Juni lalu. Ia menilai hal itu mengurangi kepastian hukum bagi pihak pelapor dan publik.

"Sebagai pelapor, saya memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan perkara ini. Sejak ditarik ke Mabes Polri pada Juni lalu, belum ada informasi resmi tertulis yang saya terima," ujar Zulkifli Harahap, Senin (24/8).

Ia menegaskan permintaan SP2HP dimaksudkan agar proses penanganan kasus berlangsung transparan dan akuntabel, terutama karena menyangkut pengawasan anggaran program strategis seperti PSR.

Tembusan dan harapan pelapor

Surat permohonan juga ditembuskan kepada Ketua Komisi III DPR-RI sebagai upaya pengawasan terhadap kinerja penegakan hukum. Zulkifli berharap pengiriman tembusan ini mendorong keterbukaan informasi dari pihak kepolisian.

Dengan langkah ini, pelapor menuntut penjelasan tertulis terkait kemajuan penanganan perkara a quo agar publik dapat mengikuti proses hukum secara jelas.

Dampak dan langkah selanjutnya

Permintaan SP2HP ini menempatkan tekanan publik pada Bareskrim untuk memberi kepastian proses terhadap kasus yang menyangkut dana publik. Jika ada tanggapan resmi, diharapkan pihak pelapor menerima pemberitahuan tertulis sebagai bukti perkembangan penyelidikan.

Kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pengelolaan program peremajaan sawit yang bersumber dari anggaran publik.