DPRD Bondowoso Soroti SILPA Rp145 Miliar Usai WTP ke-12

Bondowoso – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kedua belas tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan persoalan pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis 2 Juli 2026, dengan catatan soal SILPA, piutang bergulir, dan penataan aset yang masih menunggu penyelesaian.

SILPA Rp145 miliar perlu penjelasan transparan

Fraksi menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA sebesar Rp145 miliar. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber pembentukan SILPA secara terbuka, apakah dari efisiensi belanja, kenaikan pendapatan, atau program yang tidak terlaksana.

Kami mohon penjelasan mengenai SILPA sebesar Rp145 miliar, bersumber dari mana saja

Penjelasan itu dianggap penting agar publik dan DPRD bisa menilai kualitas perencanaan dan realisasi anggaran Kabupaten Bondowoso.

Piutang bergulir dan aset daerah jadi sorotan

Selain SILPA, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti piutang dana bergulir Kredit Usaha Kecil di Dinas Koperasi dan UMKM senilai lebih dari Rp4 miliar. Piutang ini berasal dari penyaluran APBD periode 2001 hingga 2008 dan hingga kini belum tertagih.

Fraksi meminta klarifikasi apakah piutang tersebut masih dapat ditagih atau perlu diproses melalui mekanisme penghapusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Isu pengelolaan Barang Milik Daerah juga diangkat. Fraksi meminta penertiban aset yang digunakan pihak lain tanpa perjanjian tertulis dan penjelasan tentang sejumlah kendaraan dinas yang keberadaannya belum diketahui.

Rekomendasi optimalisasi pendapatan dan program sosial

Fraksi mengajukan beberapa langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik. Rekomendasi itu meliputi pemasangan water meter pada objek pajak air tanah, optimalisasi penerimaan dari operasional PLTU di PG Prajekan, serta evaluasi Nilai Jual Objek Pajak agar lebih mencerminkan kondisi riil.

Selain aspek fiskal, mereka mendorong perluasan program pengeboran air untuk lahan pertanian kering dan perbaikan basis data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

• Pemasangan water meter untuk pajak air tanah
• Optimalisasi penerimaan PLTU PG Prajekan
• Evaluasi NJOP agar lebih realistis
• Pengeboran air untuk pertanian lahan kering
• Perbaikan data penerima bantuan sosial

Penutup

Meski mengapresiasi keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan capaian itu harus diikuti dengan perbaikan tata kelola keuangan, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Perbaikan tersebut dinilai krusial untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran dan kepercayaan publik.