DPRD Surabaya Evaluasi OPD dengan SiLPA APBD 2025 Tinggi

DPRD Kota Surabaya akan mengevaluasi OPD yang mencatat SiLPA tinggi pada APBD 2025 untuk memastikan penyerapan anggaran efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya akan menindaklanjuti temuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar pada APBD 2025. Langkah ini dimulai sejak pembahasan di masing-masing komisi untuk mencari penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD diprioritaskan untuk pelayanan publik.

Rencana evaluasi dan mekanisme pengawasan

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyatakan besaran SiLPA secara umum masih tergolong wajar. Namun DPRD akan mendalami OPD yang memiliki sisa anggaran besar melalui rapat-rapat komisi.

“Dalam kaitan SiLPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai,” ujar Syaifuddin.

Evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pelaksanaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. DPRD menekankan pentingnya pertanggungjawaban hasil program, terutama bila program itu terus dianggarkan tetapi tidak terealisasi.

“Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” tambah Syaifuddin.

Penyebab SiLPA lebih besar: peran BLUD

Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberi penjelasan dan data pendukung kepada DPRD selama pembahasan bersama. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan SiLPA adalah masuknya saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam perhitungan APBD tahun ini.

Menurut Lilik, dana BLUD memiliki mekanisme penggunaan khusus sehingga hanya dapat dimanfaatkan oleh unit BLUD masing-masing. Sebagian OPD yang berstatus BLUD antara lain:

• Rumah sakit daerah
• Puskesmas yang dikelola sebagai BLUD
• Dinas Perhubungan dengan unit layanan tertentu

Masuknya saldo BLUD membuat nilai SiLPA terlihat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski tidak serta-merta mencerminkan masalah dalam penyerapan anggaran layanan publik.

Tindakan DPRD terhadap program bermasalah

DPRD menegaskan akan memberi perhatian khusus pada program yang berulang kali dianggarkan tetapi tidak terealisasi. Jika ditemukan program gagal, DPRD akan memberikan peringatan dan meminta klarifikasi output serta outcome dari pihak OPD terkait.

Selain itu, DPRD akan mendorong transparansi data pendukung SiLPA agar penilaian terhadap kinerja OPD bersifat faktual. Pemerintah daerah juga diharapkan menunjukkan rencana pemanfaatan sisa anggaran yang jelas untuk mendukung layanan dasar.

Proses kaji dan klarifikasi ini diharapkan menguatkan akuntabilitas anggaran daerah dan memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.