Sidang Putusan Suap Proyek Kereta Medan Ditunda ke 22 Juni
Medan — Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menunda pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh. Penundaan diumumkan setelah jadwal putusan yang semula digelar pada Senin, 8 Juni 2026, karena hakim menyatakan naskah putusan belum rampung.
Siapa dan dakwaan
Ketiga terdakwa adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara: Muhammad Chusnul dan Muhlis Hanggani Capah, serta Eddy Kurniawan Winarto sebagai komisaris PT Tri Tirta Permata yang diduga berperan sebagai broker proyek. Mereka didakwa terkait tindak pidana korupsi sesuai pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan pasal alternatif dalam KUHP.
Sidang ditunda, hakim beri jadwal baru
Majelis yang diketuai Hakim Khamozaro Waruwu menyampaikan penundaan karena putusan belum selesai disusun. Sidang pembacaan putusan kemudian dijadwalkan ulang pada Senin, 22 Juni 2026.
Iya (sidang pembacaan putusan ditunda), karena putusan belum selesai. Sidang putusan ditunda ke hari Senin tanggal 22 Juni 2026.
Tuntutan jaksa
JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut ketiga terdakwa. Untuk hukuman penjara, jaksa menuntut enam tahun terhadap masing-masing terdakwa. Selain pidana badan, jaksa juga menuntut denda dan uang pengganti (UP) yang berbeda antar terdakwa.
Rincian denda dan uang pengganti
| Terdakwa | Denda (Subsider) | Uang Pengganti (UP) | UP Terbayar |
|---|---|---|---|
| Muhammad Chusnul | Rp300 juta (subsider 100 hari) | Rp13 miliar (subsider 3 tahun) | Rp150 juta |
| Muhlis Hanggani Capah | Rp300 juta (subsider 100 hari) | Rp4,4 miliar (subsider 2 tahun) | Rp200 juta |
| Eddy Kurniawan Winarto | Rp500 juta (subsider 140 hari) | Rp14,7 miliar (subsider 2 tahun) | Rp10,9 miliar |
Aspek hukum
Perbuatan para terdakwa disebut memenuhi unsur pidana sesuai Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Jaksa juga menghadirkan dakwaan alternatif berdasarkan ketentuan KUHP terbaru.
Dengan penundaan ini, publik dan pihak terkait menunggu putusan akhir yang akan menentukan nasib hukuman pidana, denda, dan besaran uang pengganti. Jadwal vonis baru membuka kesempatan bagi pihak pembela dan jaksa untuk menyampaikan argumen terakhir sebelum hakim menjatuhkan putusan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...