Sensus Ekonomi 2026: Wawali Ajak Warga Banda Aceh Terima Petugas
Sensus Ekonomi 2026 dimulai dengan kunjungan Tim Badan Pusat Statistik (BPS) Kota ke Rumah Dinas Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, pada Jumat (19/6). Kunjungan itu bertujuan pelaksanaan pendataan sensus dan mengajak warga aktif menerima petugas agar data yang diperoleh akurat untuk pengambilan kebijakan kota.
Kunjungan dan ajakan partisipasi
Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momen Afdhal mengimbau seluruh warga Kota Banda Aceh untuk bersikap terbuka saat petugas datang. Ia menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar perumusan kebijakan publik.
"Kita mengharapkan warga memberikan data yang akurat ketika sensus dilakukan sebagai dukungan data untuk kami lebih konkret lagi dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk Kota Banda Aceh yang lebih baik,"
Afdhal menambahkan warga tidak perlu khawatir menjawab pertanyaan tentang status pribadi, pendapatan, pengeluaran, atau aset. Menurutnya, partisipasi aktif sangat menentukan kualitas data.
Perlindungan dan kerahasiaan data
Sensus Ekonomi 2026 dipastikan menjalankan prinsip kerahasiaan. Kepala BPS Kota Banda Aceh, Tedi Herdiawan, menegaskan semua data yang dikumpulkan akan dijaga sesuai aturan perundang-undangan.
"Ayo khususnya warga Kota Banda Aceh, kami berharap untuk menerima kedatangan petugas sensus ekonomi, diisi datanya, kemudian data tersebut insya Allah akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,"
Data sensus tidak akan disebarkan ke pihak yang tidak berwenang. Pernyataan ini diperlukan untuk menghilangkan kekhawatiran publik dan meningkatkan tingkat respons.
Cakupan dan tujuan sensus
BPS menjelaskan sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun dan pada 2026 datanya lebih lengkap. Selain memetakan usaha, sensus kali ini juga mencakup pemutakhiran data rumah tangga sehingga gambaran ekonomi lokal lebih menyeluruh.
Hasil sensus menjadi rujukan penting bagi perencana dan pembuat kebijakan. Tedi menekankan sensus bukan hanya tugas BPS, melainkan kewajiban kolektif seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberlangsungan ekonomi daerah.
Implikasi bagi kebijakan kota
Dengan data sensus yang akurat, pemerintah daerah dapat merancang program ekonomi, sosial, dan fiskal yang lebih tepat sasaran. Partisipasi Warga menjadi kunci agar intervensi publik sesuai kebutuhan lapangan.
Warga diimbau menerima petugas BPS saat mendatangi rumah atau usaha. Dukungan penuh akan memperkuat dasar pengambilan kebijakan untuk pembangunan Banda Aceh yang lebih baik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Turunkan Bunga PNM Mekar menjadi 8% Flat per Tahun
Pemerintah menargetkan suku bunga PNM Mekar diturunkan menjadi 8% flat per tahun, didukung subsidi Rp2,6 tri...
Golkar Labura Terima SK Kepengurusan 2025–2030, Fokus Konsolidasi
DPD Golkar Labuhanbatu Utara menerima SK kepengurusan 2025–2030 dan menargetkan konsolidasi serta regenerasi...
Razia di Rutan Banda Aceh, Senjata Tajam dan Benda Terlarang Ditemukan
Razia gabungan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh menemukan senjata tajam dan barang terlarang, namun tidak menem...
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Warga Penanggalan keluhkan lampu jalan padam, usulkan BLK kecamatan, air bersih, dan penambahan kursi DPRK p...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...