Marwan Dasopang Tinjau PKH Paluta: Tekankan Data Akurat dan Graduasi Mandiri

GUNUNGTUA — Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Padang Lawas Utara, Rabu (5/8). Kunjungan bertujuan memantau kinerja tim PKH, membahas pemutakhiran data penerima, serta strategi pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat.

Pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran

Dalam arahannya, Marwan menekankan perlunya akurasi pemutakhiran data secara berkala. Data yang valid penting untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan objektif. Ia meminta SDM PKH memperkuat proses validasi di lapangan dengan mekanisme yang jelas.

Fokus pada pemberdayaan dan graduasi mandiri

Marwan menyerukan agar PKH tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan tunai. Pendampingan harus diarahkan pada graduasi mandiri bagi KPM yang berpotensi menjadi pelaku usaha.

"PKH tidak boleh berhenti hanya sebagai program bantuan tunai. Pendampingan harus diarahkan pada graduasi mandiri. KPM yang punya potensi usaha perlu kita dorong dan dampingi agar mampu berdiri di atas kaki sendiri."

Menurutnya, pembinaan kewirausahaan dan akses ke modal atau pasar menjadi kunci agar keluarga penerima manfaat mampu keluar dari ketergantungan bantuan.

Rakor dan respons tim PKH Paluta

Rapat koordinasi dihadiri Ketua Tim Kerja PKH Kabupaten Paluta, Irdan Hidayat Harahap, bersama seluruh jajaran SDM PKH se-Kabupaten. Mereka menyambut baik kunjungan pimpinan Komisi VIII dan menilai diskusi itu memberi arah pelaksanaan program di tingkat kabupaten.

"Kehadiran Bapak Marwan Dasopang memberikan motivasi besar bagi seluruh SDM PKH di Kabupaten Paluta. Kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat validasi data di lapangan serta mengawal KPM potensial menuju kemandirian ekonomi."

Pemetaan usaha dan tantangan geografis

Selain membahas data dan pemberdayaan, kunjungan juga memfokuskan diskusi pada pemetaan potensi usaha KPM. Delegasi membahas kendala geografis yang memengaruhi pendampingan, seperti akses ke pasar dan infrastruktur di beberapa kecamatan.

Langkah tindak lanjut yang disepakati meliputi peningkatan kapasitas pendamping, perbaikan mekanisme validasi, serta upaya menghubungkan KPM potensial dengan pelatihan dan akses permodalan.

Dengan pemantauan langsung ini, Komisi VIII berharap program PKH di Paluta dapat lebih efektif menurunkan ketergantungan bantuan melalui pendekatan pemberdayaan yang terukur.