BPIP Tegaskan Seleksi Paskibraka 2026 Bebas KKN
BPIP memastikan proses seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026 berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026, saat pengumuman 76 nama terpilih.
Proses seleksi dan hasil akhir
Seleksi Paskibraka 2026 melibatkan 119.441 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, 228 peserta dari 38 provinsi lolos verifikasi tingkat pusat di Jakarta, lalu disaring kembali hingga tersisa 76 peserta.
Hasil akhir terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang akan menjalani pembentukan untuk bertugas pada Upacara Peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Penegasan prinsip meritokrasi
BPIP menegaskan tidak ada perlakuan khusus atau keberpihakan terhadap daerah tertentu selama proses seleksi. Semua peserta dinilai dengan standar yang sama berdasarkan prinsip meritokrasi.
BPIP memastikan seluruh proses pembentukan Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 dilaksanakan secara objektif. Kemudian transparan, akuntabel, independen, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
— Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Jakarta, 22 Juni 2026
Upaya keterbukaan dan mekanisme pengawasan
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, BPIP mengembangkan dan mengoptimalkan Aplikasi Transparansi Paskibraka. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat memantau proses pembentukan dan seleksi secara terbuka serta akuntabel.
Tim verifikasi dan peran tenaga ahli
Pemeriksaan di tingkat pusat melibatkan puluhan tenaga ahli. Tim ini mencakup tenaga medis profesional, unsur TNI dan Polri, psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta perwakilan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI).
Keterlibatan beragam unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses verifikasi berjalan komprehensif dan berdasar kompetensi, bukan koneksi.
Tahap selanjutnya
Para 76 peserta terpilih akan mengikuti rangkaian pembentukan intensif sebelum tampil di upacara kenegaraan. BPIP menyatakan akan terus memantau agar mekanisme seleksi dan pembentukan tetap konsisten dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah itu, BPIP berharap publik dapat menerima hasil seleksi sebagai representasi generasi muda terbaik yang dipilih secara adil dan profesional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting
Baleg DPR mendorong RUU Air Minum dan Sanitasi sebagai instrumen percepat penurunan stunting dengan menekank...
Eks Hotel Sultan Berpotensi Dirobohkan dalam Penataan GBK
Menteri Rosan Roeslani menyatakan eks Hotel Sultan berpotensi dirobohkan dalam rencana penataan menyeluruh k...
Kemenbud Dorong Pelurusan Sejarah W.R. Soepratman dan Perkuat Literasi
Kemenbud mendorong pelurusan sejarah W.R. Soepratman dan memperkuat literasi kepahlawanan untuk mengenalkan...
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Tekan Biaya Logistik
Presiden resmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi untuk memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya lo...
Presiden Minta Hotel Sultan Jadi Ikon Baru Indonesia
Presiden Prabowo minta kawasan Hotel Sultan dikembangkan jadi ikon baru Indonesia terintegrasi dengan GBK; r...
Menteri ESDM Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Bergilir
Menteri ESDM minta PLN segera atasi pemadaman bergilir dengan langkah teknis terukur, sambil memastikan paso...