BPIP Tegaskan Seleksi Paskibraka 2026 Bebas KKN
BPIP memastikan proses seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2026 berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026, saat pengumuman 76 nama terpilih.
Proses seleksi dan hasil akhir
Seleksi Paskibraka 2026 melibatkan 119.441 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah itu, 228 peserta dari 38 provinsi lolos verifikasi tingkat pusat di Jakarta, lalu disaring kembali hingga tersisa 76 peserta.
Hasil akhir terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang akan menjalani pembentukan untuk bertugas pada Upacara Peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.
Penegasan prinsip meritokrasi
BPIP menegaskan tidak ada perlakuan khusus atau keberpihakan terhadap daerah tertentu selama proses seleksi. Semua peserta dinilai dengan standar yang sama berdasarkan prinsip meritokrasi.
BPIP memastikan seluruh proses pembentukan Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 dilaksanakan secara objektif. Kemudian transparan, akuntabel, independen, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
— Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Jakarta, 22 Juni 2026
Upaya keterbukaan dan mekanisme pengawasan
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, BPIP mengembangkan dan mengoptimalkan Aplikasi Transparansi Paskibraka. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat memantau proses pembentukan dan seleksi secara terbuka serta akuntabel.
Tim verifikasi dan peran tenaga ahli
Pemeriksaan di tingkat pusat melibatkan puluhan tenaga ahli. Tim ini mencakup tenaga medis profesional, unsur TNI dan Polri, psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta perwakilan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI).
Keterlibatan beragam unsur tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses verifikasi berjalan komprehensif dan berdasar kompetensi, bukan koneksi.
Tahap selanjutnya
Para 76 peserta terpilih akan mengikuti rangkaian pembentukan intensif sebelum tampil di upacara kenegaraan. BPIP menyatakan akan terus memantau agar mekanisme seleksi dan pembentukan tetap konsisten dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah itu, BPIP berharap publik dapat menerima hasil seleksi sebagai representasi generasi muda terbaik yang dipilih secara adil dan profesional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...