Mayoritas Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Kembali Beroperasi
Mayoritas sekolah yang terdampak bencana di Sumatra sudah kembali menjalankan proses pembelajaran. Pernyataan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin, 25 Mei 2026. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sekolah telah diperbaiki dan digunakan kembali di lokasi semula.
Status pemulihan sekolah
Meski mayoritas telah beroperasi, masih ada sekolah yang berfungsi dalam kondisi terbatas. Beberapa sekolah menggelar pembelajaran di tenda darurat. Sementara itu, ada pula sekolah yang menumpang di sekolah lain karena kerusakan fasilitas.
Untuk sekolah yang berada di daerah merah, pemerintah mempertimbangkan opsi relokasi sebagai langkah keselamatan. Persiapan tempat relokasi dan kesiapan fasilitas menjadi fokus pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Daerah merah yang diharus relokasi, ini yang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah lain, tapi majoritas sudah di sekolah masing-masing,”
Prioritas percepatan pemulihan pendidikan
Tito menegaskan percepatan pemulihan sektor pendidikan menjadi prioritas pemerintah. Tujuannya agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu dalam jangka panjang. Pemerintah daerah diminta mempercepat perbaikan fasilitas dan memastikan proses pembelajaran berjalan aman.
Langkah pembangunan hunian dan koordinasi lintas lembaga
Selain pemulihan sekolah, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian tetap untuk korban bencana. Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, menyampaikan percepatan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga.
Maruarar menyebutkan beberapa opsi kerja sama untuk mendukung pembangunan. Targetnya, pemerintah ingin memiliki timeline yang jelas pada awal Juni agar pembangunan bisa segera berjalan.
“Kami juga membuka berbagai opsi kerja sama, termasuk dengan PT Semen Indonesia dan Semen Padang. Kami targetkan tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni sudah ada timeline jelas sampai pembangunan bisa berjalan,”
Opsi kerja sama yang disebut antara lain:
- Kerja sama dengan produsen semen nasional
- Mobilisasi logistik dan bahan bangunan
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan hunian tetap
Dampak dan prospek ke depan
Dengan mayoritas sekolah kembali beroperasi, gangguan belajar siswa diharapkan dapat diminimalkan. Namun, kebutuhan perbaikan lanjutan dan relokasi masih menuntut perhatian dan sumber daya. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan timeline pelaksanaan dan transparansi penggunaan bahan serta dana.
Ke depan, pemantauan terhadap sekolah yang masih beroperasi terbatas menjadi penting. Langkah ini akan menentukan seberapa cepat proses pemulihan pendidikan dan hunian tetap bagi warga terdampak dapat selesai.
Berita Terkait
BNPP: Perbatasan RI-Malaysia di Nangabadau Rawan Barang Ilegal
BNPP menemukan PPKP Nangabadau rawan peredaran barang ilegal dan narkotika; butuh penguatan pengawasan, infr...
Revisi UU HAM Perkuat Kewenangan Pengawasan Komnas HAM
Pemerintah mengajukan revisi UU HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk penyidikan dan pemantau...
GPCI: Relawan Global Sumud Alami Penyiksaan saat Ditahan Israel
GPCI menyatakan sembilan relawan Global Sumud dipulangkan setelah mengalami penyiksaan dan interogasi keras...
Wamenkomdigi: Regulasi AI Harus Bersifat Adaptif
Wamenkomdigi Nezar Patria menegaskan regulasi AI harus adaptif, tidak reaksioner, untuk mengakomodasi adopsi...
Andre Prasetyo: Fokus Perhatian ke Rakyat Gaza, Bukan Relawan
Andre Prasetyo meminta perhatian global fokus pada penderitaan warga Gaza, bukan pada penahanan relawan, usa...
BGN Waspada Penipuan Mitra MBG yang Janjikan Titik SPPG
BGN mengingatkan masyarakat waspada penipuan mengatasnamakan mitra MBG yang menjanjikan titik SPPG dengan me...