Komisi VIII: Sekolah Rakyat Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan

Komisi VIII DPR menilai Sekolah Rakyat bisa memutus rantai kemiskinan dengan membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menanggapi rencana pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen yang diumumkan Presiden pada 2026. Pernyataan dibuat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Alasan Komisi VIII mendukung Sekolah Rakyat

Selly mengatakan program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini kurang terlayani pendidikan dan perlindungan sosial. Menurutnya, pendidikan menjadi instrumen penting untuk memberi peluang peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dia menilai pembangunan 93 sekolah permanen menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak dan remaja dari keluarga rentan memperoleh akses belajar yang lebih baik dan berkesinambungan.

Intervensi pendidikan sebagai alat pengentasan kemiskinan

Komisi VIII menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan tunai atau bansos. Intervensi lewat pendidikan diperlukan agar masyarakat mampu keluar dari siklus kemiskinan jangka panjang.

"Sekolah Rakyat adalah bagian terintegrasi. Di mana angka kemiskinan harus menjadi bagian yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang dan menjadi bagian negara memihakkan mereka," ujar Selly.

Pengawasan pelaksanaan dan target program

DPR berencana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pengawasan itu mencakup beberapa fokus utama:

• Memastikan program berjalan sesuai tujuan pembangunan.
• Mengawasi kualitas kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan.
• Menilai efektivitas akses bagi kelompok rentan.

Selly menekankan pengawasan penting supaya program tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, melainkan memberi dampak nyata bagi peningkatan sumber daya manusia.

Peran digitalisasi penyaluran bansos

Selly juga memberi apresiasi atas perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang kini telah mencakup 153 kabupaten/kota. Dia menilai digitalisasi dapat memangkas birokrasi dan mempercepat penerimaan hak bantuan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Prioritas perlindungan sosial dan pendidikan

Di tengah keterbatasan fiskal, Selly menegaskan bahwa perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek.

Dengan pendekatan tersebut, Komisi VIII berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang menempatkan negara memihak pada kelompok paling rentan.