DKI Jatuhkan Sanksi 5 Perusahaan Buang Sampah Ilegal di Cilincing
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi kepada lima perusahaan setelah terungkap pembuangan sampah ilegal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Tindakan ini dilakukan menyusul temuan sampah yang ditimbun di TPS liar Nagrak yang dikelola pihak swasta, bukan Pemprov DKI.
Temuan dan asal sampah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan sampah yang ditemukan berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Menurut pemeriksaan, pengelola swasta mendapat bayaran untuk mengangkut sampah, namun justru membuangnya secara sembarangan di lokasi tersebut.
"Saya juga sudah mendapatkan laporan bahwa di TPS liar Nagrak. Cilincing itu pengelolanya adalah swasta. Dan itu tidak ada kaitannya dengan Pemerintah DKI Jakarta,"
Perusahaan yang diperiksa dan disanksi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengumumkan sedikitnya lima perusahaan penyedia jasa pengangkutan sampah disanksi karena menjalankan kegiatan tidak sesuai izin. Perusahaan yang dipanggil dan dikenai sanksi adalah:
- PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman (SBCI)
- PT Mapanji Kamila Graha
- PT Samhana Indah
- PT Arie Karya Utama
- PT Pradana Sukses Prima
DLH mencatat SBCI mengakui kendaraan yang terekam dalam video adalah armada mereka. Pemeriksaan lapangan juga menemukan tempat tinggal karyawan dan area parkir kendaraan pengangkut sampah milik perusahaan di sekitar lokasi pembuangan.
Sanksi yang dijatuhkan
Untuk PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman, DLH menjatuhkan denda sebesar Rp 10 juta dan memberikan teguran tertulis pertama. Keempat perusahaan lainnya juga dikenai tindakan administratif setelah pemeriksaan.
Tindakan Pemprov dan langkah selanjutnya
Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, menegaskan tindakan ini merupakan bagian dari penegakan aturan lingkungan agar praktik pembuangan sampah ilegal tidak berulang.
"Arahan Bapak Gubernur sangat tegas, praktik pembuangan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan. Empat perusahaan hari ini sudah kami periksa dan tindak, tetapi penanganannya tidak berhenti di sini,"
Pemprov DKI juga memerintahkan penghentian tugas pihak swasta pengelola TPS liar dan meminta agar perusahaan pelanggar diumumkan ke publik. DLH menyatakan pemeriksaan dan penindakan akan berlanjut untuk memastikan tidak ada pelanggaran serupa di lokasi lain.
Penindakan ini menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan sampah komersial, terutama dari sektor horeka, agar dampak lingkungan di kawasan permukiman dapat diminimalkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...