Sadarestuwati Desak Perbaikan Alokasi Pupuk dan Kualitas Tanah

MOJOKERTO — Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati meminta pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi sekaligus memulihkan kesehatan tanah pertanian. Pernyataan itu disampaikan saat reses di Desa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Kamis (15/10/2026). Ia menilai penambahan kuota pupuk harus diiringi pendampingan intensif agar petani dapat memperbaiki kualitas lahan dan meningkatkan hasil panen.

Kebutuhan pupuk dan kondisi tanah

Sadarestuwati menjelaskan alokasi standar pupuk seperti urea dan NPK berada pada kisaran 240–275 kg per hektare. Namun, menurut dia, angka itu belum cukup ketika kondisi tanah sudah menurun kualitasnya. Oleh karena itu, penambahan pasokan tanpa perbaikan lahan tidak akan maksimal meningkatkan produktivitas.

Ia menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang mempertimbangkan kualitas tanah, kebutuhan nutrisi tanaman, dan teknik pengelolaan lahan. Jika aspek-aspek tersebut diabaikan, efektivitas pupuk subsidi menjadi terbatas.

"Secara umum, kebutuhan pupuk seperti urea memang dialokasikan antara 240 kg sampai 275 kg per hektare, kemudian NPK juga dengan takaran serupa. Namun, karena kondisi tanah petani saat ini kurang sehat, mereka membutuhkan pupuk lebih banyak. Jadi, dengan alokasi 240–275 kg tersebut rasanya kurang mencukupi,"

Rencana tindak lanjut ke tingkat nasional

Sadarestuwati menyatakan akan membawa temuan lapangan ini ke rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan pihak terkait di DPR RI. Tujuannya membuka ruang pembahasan tentang kecukupan alokasi pupuk subsidi dan dukungan pemulihan tanah yang berkelanjutan.

"Kita berharap, selain menambah alokasi pupuk, pemerintah juga ikut turun tangan untuk membantu memperbaiki tanah kita yang sedang 'sakit' ini. Hal ini harus dilakukan secara intensif karena petani kita butuh pendampingan terus-menerus agar bisa memaksimalkan lahan yang mereka miliki dengan produksi yang optimal," tegasnya.

Dampak dan rekomendasi

Legislator dari PDI Perjuangan itu menilai pendampingan teknis menjadi kunci agar kebijakan pupuk tidak berhenti pada distribusi semata. Pendampingan seharusnya mencakup analisis tanah, rekomendasi nutrisi tanaman, dan praktik pengelolaan lahan yang sesuai.

Dengan pendekatan tersebut, penambahan pupuk dapat berjalan seiring perbaikan kualitas lahan, sehingga produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan dan efisien.

Wilayah terdampak

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari penjaringan aspirasi di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Wilayah yang tercakup meliputi:

• Kabupaten Nganjuk
• Kabupaten Jombang
• Kota dan Kabupaten Mojokerto

Sadarestuwati berharap masukan petani di daerah itu menjadi bahan pertimbangan pemerintah saat mengevaluasi kebijakan pupuk subsidi dan menyusun program pemulihan kesehatan tanah. Upaya terpadu antara alokasi pupuk dan pendampingan teknis dinilai krusial untuk mendongkrak hasil panen secara berkelanjutan.